Pergantian Pimpinan TNI Kali Ini Dinilai Tidak Lumrah

Jakarta - Pengamat militer MT Arifin menilai pergantian pimpinan TNI kali ini tidak seperti biasanya. Dia menyebut pergantian dilakukan dari tengah dan bukan dari atas. Tidak tertutup kemungkinan langkah itu dilakukan oleh presiden untuk mencari alternatif lebih banyak calon panglima TNI atau justru untuk menolak perwira tertentu.Menurut dia, dalam kebiasaan yang berlangsung di lingkungan TNI pergantian lebih dulu dilakukan dengan mengganti Panglima TNI oleh salah seorang Kepala Staf Angkatan. Posisi yang ditinggal oleh Kepala Staf itu selanjutnya diisi oleh seorang perwira bintang tiga dan seterusnya, sesuai model komando dari atas ke bawah."Apalagi sebetulnya Panglima TNI yang sekarang (Endriartono Sutarto) juga sudah mengajukan pengunduran diri, namun justru yang diganti lebih dulu adalah seluruh kepala staf. Wajar kalau kita menilai ada yang tidak lumrah dalam proses pergantian ini. Atau bahkan political will ataupun maksud tertentu," ujar MT Arifin kepada detikcom di Solo, Kamis (17/2/2005).Menurut MTA, demikian dia biasa disapa, kemungkinan perubahan dari tengah itu dilakukan untuk memberi banyak alternatif untuk calon Panglima TNI. Sebab sesuai aturan bahwa calon Panglima TNI adalah harus perwira aktif yang pernah atau masih menjabat Kepala Staf, maka selain tiga mantan Kepala Staf, tiga Kepala Staf yang baru juga memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan.Dari tiga mantan Kepala Staf, Chappy Hakim dan Bernard Kent Sondahk sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan, menurut MTA, saat ini ada isu sejumlah pihak tidak menghendaki Ryamizard menjabat Panglima TNI. "Bahkan saya dengar ada pihak di DPR yang telah memasang harga mati untuk menolak keras Ryamizard menduduki posisi Panglima TNI," paparnya."Karenanya maka langkah pergantian dari tengah ini bisa diartikan sebagai upaya mempromosikan perwira yang lebih muda untuk menduduki jabatan tertentu atau justru dilakukan untuk menolak perwira tertentu menduduki jabatan tertentu. Selain itu pergatian dari tengah ini maka komposisi Wanjakti sebagai dewan penentu jabatan nantinya juga pasti berubah," lanjutnya.MTA juga tidak menampik bahwa kepentigan politik masih mewarnai pergantian pimpinan TNI. Menurut dia, political will dan kepentingan pemegang kekuasaan masih akan memberi kontribusi besar dalam pergantian kepemimpinan di tubuh TNI. Posisi strategis TNI tidak akan lepas dari perhitungan matang pihak kekuasaan."Apalagi jika pemegang kekuasaan memiliki hubungan historis dan representatif dengan TNI. Tapi semuanya nanti tergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh Presiden, institusi TNI dan DPR sebagai pihak-pihak yang menentukan siapa yang akan menjabat Panglima TNI," kata MTA. (asy/)