Namun pengambilan air tanah dangkal tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan muka tanah, sehingga tak perlu dilarang.
"Menyetop gedung-gedung pemerintahan untuk tidak mengambil air tanah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam diskusi di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Nantinya, suplai air akan didatangkan dari Waduk Jatiluhur. Perda juga disiapkan untuk mengatur pengambilan air oleh gedung-gedung pemerintah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dalam diskusi menyatakan bakal menjalankan reklamasi untuk mengurangi dampak penurunan muka tanah. Juga, Pemprov DKI yang dipimpinnya akan bekerja keras untuk memikirkan pengelolaan air.
"Kami sepakat untuk membuat investasi besar dalam pengelolaan air," kata Ahok dalam Bahasa Inggris.
Acara ini dihadiri oleh ahli dari luar negeri, antara lain dari Amerika Serikat, Thailand, Belanda, dan Itali. Ada juga ahli dari Indonesia, antara lain Profesor Widjojo Prakoso dari UI, Abdurrachman Assegaf dari Trisakti, Profesor Hasanuddin Z Abidin, Lambok Hutasoit, dan Masyhur Irsyam dari ITB. Ada juga Muhammad Warid dari Badan Geologi
(Danu Damarjati/Indra Subagja)











































