.webp)
"Daripada kita berdebat soal reshuffle, biarlah pemerintah bekerja dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada presiden untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran kementeriannya khususnya di bidang perekonomian," kata Hasto di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl Ampera Raya No 7 Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2015).
Presiden Jokowi menurutnya punya respons cepat terkait program pemerintahan terkait pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan. Presiden juga sigap merespons kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait bahan kebutuhan pokok juga kasus yang kini jadi perhatian luas mengenai beredarnya plastik diduga mengandung bahan sintetis.
"PDIP mendengarkan suara rakyat banyak masukan bagaimana program-program bidang ekonomi harus secepatnya diatasi. Kami mencari langkah terobosan misalnya dengan sisa anggaran lebih, itu juga dimungkinkan dengan persetujuan DPR. Kemudian pemerintah membuat langkah-langkah terobosan membuat program padat karya di desa. Menciptakan lapangan kerja dengan memperbaiki sarana-sarana produksi rakyat yang bersifat produktif," sambungnya.
Di sektor ekonomi, PDIP lanjut Hasto melihat perlunya dilakukan perbaikan seperti orientasi program dan aspek koordinasi. "Aspek mengatasi kenaikan kebutuhan pokok rakyat itu memang suatu yang biasa yang dihadapi pemerintah dan Pak Jokowi mempunyai pengalaman baik untuk mengatasi hal itu," ujar Hasto.
Karena itu PDIP menyerahkan sepenuhnya rencana reshuffle kepada Jokowi. Sebab Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang paling mengetahui maksimal tidaknya kinerja menteri dalam menopang program pemerintah.
"Kalau untuk reshuffle kami sudah menyampaikan cukup banyak dan lebih baik sekarag kita cukup bersabar kita menunggu dari keputusan bapak presiden," kata Hasto.
(Ferdinan/Ahmad Toriq)
