ICW: Pansel Harus Tahu Isi KPK Agar Tak Salah Pilih Capim

ICW: Pansel Harus Tahu Isi KPK Agar Tak Salah Pilih Capim

Ferdinan - detikNews
Selasa, 26 Mei 2015 13:47 WIB
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pansel calon pimpinan KPK banyak berkonsultasi dengan KPK. Ini harus dilakukan agar Pansel mengetahui keadaan dan kebutuhan KPK dalam pemilihan para capim KPK.

"Harapan kita, Pansel komunikasi dengan KPK karena nggak mungkin Pansel bisa jawab kebutuhan KPK tapi Pansel nggak tahu persis bagaimana keadaan KPK, ujar anggota ICW Divisi Investigasi dan Publikasi, Tama S Langkun di kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jaksel, Selasa (26/5/2015).

Sembilan anggota Pansel KPK harus memahami 5 tugas dan tanggungjawab KPK yakni pencegahan, penindakan, monitoring, koordinasi dan supervisi. Dua fungsi terakhir menurut Tama belum maksimal sehingga harus ada formula pemilihan capim KPK agar penguatan korsup dengan Kejaksaan Agung dan Polri bisa optimal.

"Kalau Pansel tidak tahu detil isi KPK maka agak sulit Pansel melahirkan orang-orang yang dibutuhkan KPK," sambungnya.

Memang Pansel punya tugas berat agar komposisi pimpinan KPK nantinya mencakup semua kebutuhan pelaksanaan tugas secara lengkap. Bukan hanya capim yang berlatar belakang bidang hukum, tapi Pansel harus meramunya dengan kemampuan manajerial untuk penguatan kelembagaan KPK.

"Komposisi ideal seperti di jilid I, ada auditor, ada yang mengerti kelembagaan yang paling penting. Sebab KPK makin ke sini potensi fight backnya semakin besar. Kalau tidak ada yang memikirkan soal kelembagaan, KPK akan kecil terus meski effortnya besar. Jadi perlu ada managership," tutur Tama.

Untuk tahap awal, Pansel sambungnya punya tugas berat untuk menjaring para pendaftar. Sebab Tama menduga minat menjadi pimpinan KPK sudah menurun.

"Kalau sedikit pendaftar, pilihan untuk calon terbaik makin susah. Pansel harus berpikir bagaimana caranya banyak yang daftar, melalui publikasi dan jemput bola. Sebelum calon mendaftar sendiri, Pansel harus cari orang-orang yang bagus untuk ikut," sebutnya.

Selain itu pola pemeringkatan terhadap para capim KPK perlu kembali dilakukan. Pansel juga harus memastikan rekam jejak calon terbebas dari potensi masalah hukum. "Pansel harus verifikasi lebih utuh, harus ada effort, Pansel harus punya tracker tidak hanya mengandalkan kepolisian dan kejaksaan dan lembaga lain," ujar Tama.

(Ferdinan/hesti)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads