.webp)
“Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan tindakan penegakan hukum. Membangun sistem yang baik dan efektif menurut saya akan banyak mengurangi korupsi,” jelas Jokowi dalam pidato di gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jl Diponegoro, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Jokowi di Bappenas mengeluarkan Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Aksi PPK). Inpres ini merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Sejumlah menteri kabinet hadir dalam acara ini antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menko Polhukam Tedjo Edhie, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.
“Sistem yang baik bisa berubah, e-budgeting, procurement, e-catalogue, audit, pajak online menurut saya ini bisa memperkuat pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,” tegas dia.
“Tahun 2015 ini pengadaan barang dan jasa di APBN/APBD, menurut hitungan saya ada Rp 1.000 triliun, kemudian di BUMN Rp 1.650 triliun. Totalnya Rp 2.650 triliun,” tambah Jokowi.
Menurut dia, kalau sistem e-catalogue, e-budgeting dijalankan, diperkirakan akan ada penghematan.
“Contoh di LKPP contoh PBJ-nya Rp 300 triliun, saya bisa lihat bisa efisien kurang lebih 10 persen artinya Rp 300 triliun akan ada efisiensi Rp 30 triliun. Ini bukan uang yang sedikit. Kalau ditangani sehingga profesional di LKPP bisa sampai 30 persen perkiraan saya. Perkiraan saya bisa sampai Rp 30 triliun,” tutur dia.
“Kalau dari Rp 2.650 triliun, itu bukan uang sedikit. Kalau BUMN, pemerintah, melakukan itu, sistem yang kita bangun, kalau 30 persen angkanya sudah Rp 795 triliun. Kalau 20 persen Rp 530 triliun. Besar sekali,” tutupnya.
(Moksa Hutasoit/Indra Subagja)
