Trik Mendongkrak Popularitas

Jakarta - Pemerintah tidak akan mudah melakukan intervensi ke dalam sebuah partai politik (parpol). Bisa jadi, isu 'Akbarisasi' hanya sekadar upaya untuk mendongkrak popularitas.Di zaman sekarang, ketika presiden dipilih secara langsung, perolehan suara di parlemen tidak lagi menjadi penentu bagi seseorang untuk menduduki posisi RI 1. Nasib seorang capres lebih ditentukan oleh faktor popularitas. Karena itu, apa pun akan dilakukan untuk menggaet popularitas tersebut.Di Indonesia sendiri, salah satu resep mujarab untuk mendongkrak popularitas adalah citra teraniaya. PDIP menang mutlak pada pemilu 1999 karena citra Megawati yang teraniaya. Megawati adalah bentuk dari sosok yang selalu tertindas oleh pemerintahan orde baru.Hal yang sama juga dialami oleh oleh SBY, dalam pemilihan presiden secara langsung. Selain digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berwibawa dan gagah, citra teraniaya ikut mendongkrak popularitas SBY. Mulai dari berita dikucilkan dari kabinet sampai dibilang seperti anak kecil oleh Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati.Saat ini menjelang sejumlah parpol akan menggelar muktamar atau kongres, muncul isu pemerintah bakal melakukan intervensi. Pemerintah SBY disinyalir akan mendrop orang-orangnya maju dalam bursa ketua umum atau pengurus parpol. Tujuan pemerintahan SBY-JK adalah menjinakan parpol-parpol tersebut, sebagaimana terjadi pada Partai Golkar.Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah dibisikan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung. Menurut Megawati, Akbar mengingatkan agar dirinya tidak dikerjain oleh pemerintah seperti dirinya. Dalam Munas VII di Bali, Desember silam, Akbar gagal terpilih kembali menjadi ketua umum. Mantan Ketua DPR ini dipecundangi oleh Jusuf Kalla, yang juga wakil presiden.PDIP sendiri bakal menggelar kongres pada akhir Maret besok. Selain Megawati, nama lain seperti, Guruh Soekarnoputra, Sophan Sofyan dan Arifin Panigoro disebut-sebut akan berlaga memperebutkan kursi Ketua Umum PDIP. Siapa yang bakal menjadi jago pemerintah, masih belum terlihat jelas. Kabinet SBY sendiri steril dari kader partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini.Isu aksi intervensi pemerintah juga berhembus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kalau di partai kaum Nahdliyin ini, isu tersebut berawal dari pernyataan Ketua Umum PKB nonaktif yang juga Menko Kesra, Alwi Shihab. Alwi meminta agar Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.Seperti bara disiram bensin, wacana yang digulirkan Alwi ini langsung membuat emosi kader PKB lainnya berkobar. Sekretaris Fraksi PKB DPR RI A. Helmy Faishal Zaini menilai, pernyataan Alwi dinilai tidak etis. Tidak cukup, Helmy selanjutnya merembet ke kinerja Alwi di kabinet SBY. Menurutnya, kinerja Alwi tidak mencerminkan visi perjuangan PKB.Kecaman juga datang dari kelompok yang menamakan diri Kaukus DPW PKB. Menurut salah satu anggota Kaukus yang juga Ketua DPW PKB Riau Lukman Edy, pernyataan Alwi itu sangat tendensius. Tak hanya itu, pernyataan Alwi adalah bentuk intervensi pemerintah."Bentuk intervensi merupakan skenario yang hampir sama dialami oleh partai lain. Maksudnya, ada upaya untuk menyingkirkan tokoh-tokoh pendiri partai dari panggung politik nasional," ungkap Lukman.Pengamat politi Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf menyatakan, tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ke dalam parpol. Hal itu disebabkan sistem politik Indonesia saat ini jauh lebih terbuka dan demokratis. Isu intervensi tersebut hanya sebuah tudingan untuk meningkatkan popularitas seseorang atau kelompok."Menurut saya itu hanya kampanye PDIP saja untuk memperkuat posisi megawati. Pada jaman dulu Megawati pamornya naik karena melawan orde baru, kalau sekarang dia bisa menciptakan image baru akan mendapatkan simpati. Apalagi PDIP saat ini memposisikan diri sebagai oposisi," kata Maswadi.Menurut Maswadi, PDIP memanfaatkan kesalahan SBY yang mengizinkan Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Masuknya Kalla ke Golkar menyebabkan citra pemerintah buruk. Pasangan SBY-Kalla terkesan tidak fokus pada pemerintahan, tidak konsisten dan haus kekuasaan.Mantan Sekjen PKB, Syaefullah Yusuf, juga menilai isu pemerintah akan menjinakkan PKB tidak masuk akal. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menegaskan, intervensi pemerintah ke dalam parpol hanya merupakan bagian masa lalu yang tidak perlu dipersoalkan lagi."Bagaimana cara melakukan itu (intervensi)? Kita kan sekarang hidup dalam akurium besar. Itu sama saja bila saya mengajukan pendapat atau wacana lalu dianggap sebagai menteri yang mau ikut campur," kata Syaefullah yang juga menjadi salah satu menteri SBY ini. (djo/)