Cegah Kepentingan Politik, Pansel KPK Harus Non Aktif dari Jabatannya

Jakarta - Sembilan srikandi pilihan Presiden Jokowi untuk menjadi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK masih menduduki beberapa jabatan lain. Mereka diminta untuk non aktif dulu agar lebih fokus dengan tugas barunya.

"Saya kira satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah non aktif dulu dari jabatan-jabatan yang ada. Kita nggak mau pansel ini dijebak menjadi seolah-olah mereka ini salah karena hubungan kerja mereka. Karena ada macam-macam, ada staf khusus menteri, ada di bank, ahli pencucian uang, kita nggak mau nanti gara-gara itu diserang," kata pengamat Populi Center, Nico ‎Harjanto, di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2015).

Selain itu, kata dia, capim yang dipilih oleh pansel KPK itu harus lebih giat untuk menjaring tokoh-tokoh yang masih belum terkuak di publik dan memiliki kapabilitas. Mereka diminta untuk membuka jaringan seluas-luasnya bahkan kalau bisa mengundang tokoh dari luar negeri untuk dapat menjadi pimpinan KPK.

Sementara itu di tempat yang sama, anggota DPR dari Fraksi Golkar Meutya Hafid menegaskan capim KPK itu akan menjalani fit and proper test di DPR. "Kalau boleh saya menilai bahwa wajah DPR memang sedang dalam ujian yang sangat berat tidak lepas dari kekisruhan. Ini salah satu PR yang luar biasa," kata Meutya.

(Dhani Irawan/Hestiana Dharmastuti)