.webp)
"Alasannya, Komisi II sudah sejak lama menginginkan pilkada serentak lebih efisien dan efektif, tapi yang disampaikan di rapat lebih boros," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dihubungi, Jumat (22/5/2015).
Komisi II sudah menyampaikan permintaan ke pimpinan DPR agar permohonan audit disampaikan ke BPK. Taufik pun sudah menghubungi Ketua BPK Harry Azhar Haris secara informal untuk menyampaikan keinginan Komisi II.
"Komisi II ingin KPU jangan sampai menjadi beban secara politis. Ini pelaksanaan pilkada serentak pertama kalinya, akuntabilitas, transparansi, sangat diperlukan. Komisi II mendukung itu," ulas Waketum PAN ini.
Komisi II memandang perlu dilaksanakan audit kinerja dan keuangan sebelum pilkada serentak digelar, agar pilkada serentak tak bermasalah di kemudian hari, baik dari aspek legalitas ataupun keuangan.
"Ini penting agar pelaksanaan pilkada tak bermasalah di kemudian hari," ujarnya.
(Ahmad Toriq/Elvan Dany Sutrisno)
