Amien: Rencana Penyatuan TNI-Polri Lonceng Awal Keterpurukan

Yogyakarta - Proses demokratisasi di tubuh TNI-Polri dinilai kembali mengalami kegagalan jika kedua kekuatan itu disatukan kembali dalam Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)."Tanpa mendramatisir, rencana penyatuan TNI-Polri itu sebagai lonceng awal keterpurukan demokrasi kita yang telah dibangun sejak reformasi," mantan Ketua MPR Amien Rais kepada wartawan di rumahnya Pandeansari Condongcatur Depok Sleman, Rabu (16/2/2005) malam.Dia berharap DPR secara tegas dan cermat mempelajari draft atau rencana UU pemerintah yang akan mengarah pada penyatuan kembali TNI-Polri. Sebab bila benar-benar terjadi, hal itu merupakan langkah awal likuidasi terhadap proses reformasi yang kini sedang berjalan."Polri itu merupakan tulang punggung keamanan nasional dan kekuatan sipil kita. Kalau sampai Polri terkooptasi oleh TNI, maka salah satu sendi demokrasi kita mulai patah," kata guru besar ilmu politik UGM itu.Amien mengaku tidak mengetahui dari mana lahirnya ide itu, apakah dari diri pribadi Presiden SBY atau penasihatnya. Namun yang terpenting, DPR jangan sampai meloloskan draft tersebut."Anggota DPR yang cukup cerdas dan arif jangan mau diperangkap oleh permainan kata-kata yang seperti akrobat tapi intinya adalah kembalinya Polri sebagai anggota junior dalam sistem yang baru nanti," ujarnya.Menurut dia, di negara-negara demokratis yang sudah matang dan mantap, polisi merupakan kekuatan sipil dan tidak memilik dimensi sebagai kekuatan militer. Setelah dipisah, banyak anggota Polri yang merasa lega karena sudah bisa menunaikan tugas lebih baik dan fungsional. Sebaliknya, TNI juga lega karena bisa menjalankan tugas dengan lebih jernih."Sangat aneh kalau keduanya disatukan lagi. Teman-teman Polri mau tidak mau akan kembali ke iklim militer. Mereka akan menjadi kekuatan yang lebih kurang seperti kekuatan militer dan tidak lagi menjadi penopang kekuatan sipil," tukas Amien. (sss/)