Kompensasinya Tak Sentuh Gakin, Harga BBM Didesak Tak Naik

Jakarta - Program kompensasi BBM untuk subsidi bagi keluarga miskin (gakin) dinilai belum berhasil. Untuk itu pemerintah didesak tidak menaikkan harga BBM.Hal itu disampaikan pengamat ekonomi dari Indef, Fadil Hasan dan anggota Komisi XI DPR Drajad Hari Wibowo dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/2/2005).Fadil mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM pada tahun ini. Sebab kenaikan BBM bukan salah satu alternatif jalan keluar untuk mengurangi beban anggaran."Kalau semua jenis BBM dinaikkan 5 persen saja, maka akan terjadi inflasi sebesar 3,6 persen. Jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan juga akan meningkat. Di desa akan meningkat 1,3 persen, di kota 2,7 persen," urainya.Dia juga mengaku pesimis kalau program kompensasi BBM yang dialihkan ke pendidikan, kesehatan, dan transportasi akan dirasakan langsung oleh masyarakat."Akses masyarakat terhadap kesehatan masih terbatas. Jadi apakah ada jaminan bagi masyarakat untuk bisa menikmati program kompensasi BBM tersebut," ujar Fadil dengan nada sangsi.Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR Drajad Hari Wibowo. Menurut dia, seberapapun canggihnya program kompensasi, selama masih bersifat sektoral, program tersebut tidak akan menjangkau masyarakat miskin."Menurut data dari Depkes, ada 10 juta keluarga miskin. Sekitar 37 persen saja yang memiliki akses kesehatan gratis melalui Kartu Sehat. Sisanya 63 persen atau sekitar 6,3 juta keluarga miskin belum mendapatkan akses kesehatan gratis. Mereka ini tidak pernah disentuh subsidi kesehatan sebagai kompensasi dari BBM," paparnya.Pemerintah, lanjut dia, sebaiknya meningkatkan efisiensi di tubuh Pertamina. Jika sejumlah inefisiensi di Pertamina dapat dikurangi, maka pemerintah akan dapat menghemat subsidi belasan triliun rupiah.Mengenai simulasi, Drajad menuturkan, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, antara Komisi XI DPR dengan Menkeu sepakat ada simulasi mengenai besarnya kenaikan harga dan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian di masa lalu, di mana pemerintah menaikkan harga BBM tanpa melakukan konsultasi dengan DPR. (sss/)