.webp)
"Angka TKI bermasalah dari NTT, terutama yang di Malaysia sangat tinggi. Ini yang menjadi konsen kita. Kalau berangkatnya tanpa prosedur dipastikan akan menjadi masalah. Jam kerja tidak pasti, gaji tidak pasti, bahkan sering diopar-oper ke majikan lain. Pokoknya yang ada penderitaan," kata Nuron dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (20/5/2015).
Hal itu disampaikan Nusron Wahid, ketika memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan TKI non prosedural ke luar negeri, di Hotel Livero, Kefamenanu, TTU, NTT, Selasa (19/5). Hadir para tokoh masyarakat seperti lurah, camat, dan pastur. Hadir juga Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes dan perwakilan dari Konjen Johor Bahru Malaysia Argiadipa Subandhi.
Dikatakan Nusron, tiga kabupaten di NTT menjadi wilayah pemasok TKI ilegal terbesar. Tiga Kabupaten itu yakni, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Belu.
"Sesuai data yang kami miliki, setiap satu tahun, ada sekitar 2.000 orang TKI yang berasal dari tiga kabupaten ini (TTU, TTS dan Belu), tetapi 70 persen di antaranya tidak melalui jalur resmi atau ilegal," jelas Nusron.
Menurut Nusron, dampak dari para TKI yang tidak memiliki dokumen menyebabkan mereka menjadi pengangguran di negara orang. "Untuk setiap tahunnya, pemerintah Malaysia sedikitnya telah mendeportasi TKI ilegal dari sana sebanyak 38 ribu orang," jelas Nusron.
Karena itu, dengan bentuk sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, pihaknya berharap para calon TKI bisa mengerti bagaimana proses yang benar untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri sehingga tidak salah tempat maupun salah arah. Nusron juga meminta agar setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri, terlebih dahulu harus ditingkatkan ketrampilannya agar mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dan gaji yang tinggi.
"Mencari pekerjaan ke luar negeri atau migrasi merupakan hak dan diperbolehkan. Tapi kalau cara berangkatnya tidak benar dan tidak menggunakan prosedur yang baik dan benar akan terjebak dalam praktek perdagangan manusia," jelasnya.
"Agar warga NTT tidak menderita dan tidak terjebak dalam human trafficking," tambahnya.
(Ray Jordan/Hardani Triyoga)
