.webp)
"Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menkeu. 'Pak kok KPU dapat penghargaan? Memangnya apa hubungannya sama keuangan? Pak Menteri langsung jawab kalau semua data kekayaan kepala daerah, capres, dan cawapres selama Pemilu itu ada di KPU," kata Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan pada pemberian penghargaan. Acara itu dihadiri oleh instansi yang dianggap turut membantu pertumbuhan ekonomi.
Jokowi menambahkan bahwa KPU dinilai cepat dalam mengumpulkan data kekayaan tersebut. Sehingga data itu dapat dijadikan referensi dalam kebijakan keuangan yang salah satunya adalah perpajakan.
Usai acara, komisioner KPU Ida Budhiarti kemudian melengkapi pernyataan Presiden Jokowi. Menurut dia peran KPU dalam kebijakan ekonomi akan kembali terlihat saat pelaksanaan Pilkada serentak.
"Seorang calon kepala daerah harus memberi persyaratan yaitu punya NPWP, kemudian laporan tahunan SPT itu," kata Ida.
Sebelumnya dalam pidato Jokowi juga disinggunh soal jumlah pemegang NPWP. Disebutkan bahwa dari 44 juta orang wajib pajak, hanya 24 juta saja yang punya NPWP.
Dari angka itu, hanya 10 juta saja yang melaporkam SPT. Kemudian yang terakhir disebutkan yakni hanya 900 ribu orang dari pelapor SPT saja yang bayar pajak.
(Bagus Prihantoro Nugroho/Ray Jordan)
