"Ngga tahu saya, itu hak prerogatif Presiden. Saya juga tidak mau terlibat," ujar Luhut ketika dikonfirmasi soal isu reshuffle kabinet.
Hal itu dikatakan Luhut usai mengikuti rapat terbatas bersama di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Luhut menilai isu reshuflle kabinet di awal pemerintahan Jokowi-JK kurang relevan. Sebab, pemerintahan baru berjalan sekitar 6 bulan.
"Kalau saya lihat orang kita ini, maaf ya, jelang 100 hari. Siapa sih yang bisa? Kalau negara mapan mungkin ya. Tapi Indonesia 6 bulan itu terlalu dini. Kita lihat ada kurang dan lebih kita setuju," jelasnya.
Menurut Luhut, kinerja pemerintah baru bisa dilihat setelah kuartal kedua atau setelah 6 bulan. Sebab, proyek-proyek pemerintah baru dimulai pada awal tahun 2015 ini.
"Setelah 6 bulan ini kita lihat. Pada kuartal kedua. Itu baru dilakukan Januari-Februari. Cobalah pikir secara rasionalitas. Bagaimana sekarang itu, Januari-Februari baru tender. Eksekusi dari proyek baru mulai Maret. Dana baru turun April pertengahan. Terus kamu gitu. Kan itu ndak fair," paparnya.
(Mega Putra Ratya/Herianto Batubara)











































