.webp)
"Ya kita setahun setuju setahun untuk menanganinya," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2015).
JK mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan yang berjumlah ribuan orang tersebut. "Maka aspek kemanusiaan harus jamin kalau dia mendapatkan kesulitan, ditampung dikasih makan," kata JK.
"Nah kita kemudian setuju nanti apabila semua itu oke, kita berdua tampung. Untuk setahun maksimum waktunya, tapi harus kerjasama internasional. Jadi nanti contohya orang Bangladesh harus kembali karena dia pengungsi ekonomi itu juga. Tapi betul-betul karena kemanusiaan. Rohingya oke kita tampung tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," lanjut JK.
Pemerintah tidak mempermasalahkan besarnya jumlah pengungsi akan ditampung di Indonesia. "Bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah. Nggak boleh," ucapnya.
Saat ini, pemerintah tengah mengkaji wilayah-wilayah yang akan dijadikan tempat penampungan para pengungsi tersebut. Pemerintah juga telah memberikan instruksi kepada TNI untuk tidak membantu para manusia perahu yang masuk ke wilayah Indonesia.
Soal kondisi para pengungsi yang sakit dan kekurangan bahan makanan, JK mengatakan akan segera berkoordinasi dengan UNHCR dan pemerintah daerah Aceh, termasuk mengurusi efek sosial yang ditimbulkan para pengungsi.
"Tapi itu kan kewajiban negara dalam berpancasila aspek kemanusiaan yang adil dan beradab," katanya.
Hingga Mei 2015, Indonesia menjadi tempat persinggahan 13 ribu-an pengungsi dari 41 negara. Termasuk 1.300-an pengungsi Bangladesh dan Myanmar yang datang dalam 4 gelombang di Aceh dan Medan, Sumut sejak Mei 2015.
(Muhammad Taufiqqurahman/Moksa Hutasoit)
