.webp)
"Tahap pertama adalah dimulai dari membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," kata ketua tim implementasi reformasi DPR Fahri Hamzah dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Menurut Fahri, sebagai suatu tempat yang disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan, maka demonstrasi di alun-alun demokrasi sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan dengan aparat.
"Tahap kedua, membangun museum dan perpustakaan. Pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar yang sekaligus menjadikan gedung sebagai cagar budaya. Gedung Bundar adalah warisan (heritage) yang harus dijaga keanggunannya dengan menjadikannya sebagai ikon nasional dan dunia, dan di dalamnya kaya oleh sejarah dan ilmu pengetahuan," paparnya.
Tahap ketiga, membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada, seperti ruang sidang, museum, perpustakaan dan sebagainya.
"Tahap keempat, membangun visitor center. Visitor center akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup yang di dalamnya dapat didirikan restoran, toko suvenir, bank, pos dan lain-lain," terang politisi PKS itu.
Tahap kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan Undang-Undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.
Tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standard, berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.
Tahap ketujuh, integrasi kawasan yaitu mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota, yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota negara.
"Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislasi di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa," ucap wakil ketua DPR RI itu.
(M Iqbal/Ahmad Toriq)
