.webp)
"Jadi yang pertama jelas, ada unsur beban kerja. Karena perencanaan pembangunan itu sangat luas, mencakup aspek yang besar," ujar Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sonny Harry B. Harmadi, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/5/2015) malam.
Menurut Sonny, selain mempersiapkan rencana pembangunan nasional, menteri PPN/kepala Bappenas diberi tugas oleh Presiden untuk mengkoordinasikan program-program lintas kementerian. Pembangunan di daerah juga menjadi tanggungjawab Bappenas. Beban tugas itu dirasa cukup berat.
"Salah satu mitra kerja Bappenas kan Kementerian Keuangan. Menteri keuangan juga punya wakil menteri kan, karena punya beban yang besar," jelas Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) itu.
Di Bappenas sendiri, lanjut Sonny, keberadaan wakil menteri dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kebijakan lintas kedeputian. Di samping itu, wakil menteri diperlukan guna membantu menteri dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis.
"Tugas wamen membantu menteri mengambil keputusan strategis dan tidak sektoral. Jadi wakil menteri berpikir luas seperti menterinya dan bisa memberi masukan-masukan yang obyektif," imbuh Sonny.
Alasan berikutnya, Andrinof memerlukan pejabat yang bisa mewakilinya dalam berbagai pertemuan penting yang melibatkan Bappenas. Sebab, menteri PPN/kepala Bappenas adalah salah satu menteri paling sering ikut dalam rapat kabinet bersama Presiden.
"Paling tidak wakil menteri bisa meng-handle tugas tersebut," katanya.
Dijelaskan Sonny, Andrinof mulai merasakan perlunya wakil menteri itu sejak dua bulan yang lalu. Andrinof kini tengah berupaya meyakinkan Presiden Jokowi agar usulan wakil menteri itu lolos.
"Yang paling penting bagaimana menteri bisa meyakinkan presiden tentang urgensinya (wakil menteri)," terang Sonny.
(irw/tfn)
