.webp)
Survei diselenggarakan dari 23-31 Maret 2015 dan melibatkan 1.200 responden yang berasal dari seluruh Indonesia, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
"Peringkat tertinggi kepuasan kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga KPK sebesar 69,4%, disusul TNI 67,9%, KPU 44,8%, dan Lembaga Kepresidenan 42,7%," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam diskusi 'Refleksi Perjalanan 17 Tahun Reformasi; Evaluasi Publik terhadap Kinerja Institusi Demokrasi' di Gran Sahid, Jakarta, Selasa (19/15/2015).
Sementara publik menunjukkan respons tidak puas terhadap sejumlah institusi. Di peringkat paling atas lembaga yang paling tidak memuaskan diduduki oleh DPR, yang menerima respons tidak puas sebanyak 66,5%. Disusul partai politik 63,5%, dan Polri sebesar 55,9%.
Selain kinerja lembaga Hanta juga melakukan survei terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Mayoritas publik setuju, sistem demokrasi merupakan sistem terbaik di Indonesia. Sebanyak 67,9% responden mengatakan setuju, dan 15,8% tidak setuju, hanya 16,3% sisanya menanggapinya dengan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Publik setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, demokrasi bisa membuat masyarakat bebas berekspresi dan berpendapat," ucap Hanta.
Hanta menambahkan, tingginya dukungan publik terhadap sistem demokrasi bisa dilihat dari 2 hal, yakni berupa peluang dan ancaman. Demokrasi akan menjadi peluang jika terkonsolidasi dengan baik dan berhasil mensejahterakan publik serta diikuti dengan pembenahan institusi. Sebaliknya akan menjadi ancaman jika tidak dibarengi dengan pembenahan institusi demokrasi.
Berikut rangkuman hasil survei Poltracking:
Lembaga dengan kinerja memuaskan:
1. KPK 69,4%
2. TNI 67,9%
3. KPU 44,8%
Lembaga dengan kinerja paling tak memuaskan:
1. DPR 66,5%
2. Parpol 63,5%
3. Polri 55,9%
(slm/trq)
