Ini Aturan Soal Calon Independen di Pilkada Serentak 2015

Jakarta - Pilkada di 269 daerah yang akan digelar serentak tahun ini masih akan diramaikan dengan calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen. Calon non parpol itu disyaratkan mengumpulkan sejumlah dukungan yang tak sedikit dari pemilih.

‎"(Dukungan) dibuktikan dengan fotocopy KTP dan ada form isian yang harus ditandatangani," kata Komisioner KPU Arief Budiman kepada detikcom, Selasa (19/5/2015).

‎Ketentuan tentang jumlah dukungan itu termuat dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

‎KPU Provinsi/Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan itu berdasarkan data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang diminta secara tertulis oleh KPU.

Berikut jumlah dukungan yang harus dikumpulkan calon perseorangan:

1. ‎Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur: Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000-6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000-12.000.000 harus didukung paling sedikit 7,5% dan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 harus didukung paling sedikit 6,5%.

Jumlah dukungan dimaksud harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

2.Calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000-500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%.

Jumlah dukungan dimaksud harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan bersangkutan. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas‎.

"Dukungan dimaksud hanya diberikan kepada 1 Pasangan Calon perseorangan. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih‎," bunyi pasal 11 Peraturan KPU.

(bal/trq)