.webp)
"Belum pernah ada keppres diterbitkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan Dirjen Imigrasi, tidak ada," ujar Yuddy di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
Yuddy mengatakan Dirjen Imigrasi baru akan dipanselkan. Seleksinya baru akan dibentuk oleh Kemenkum HAM.
"Belum ada tuh. Dirjen Imigrasi baru akan dipanselkan, seleksinya baru dibentuk," imbuhnya.
Ketika disinggung soal pansel yang pernah dibentuk pada era Menkum Amir Syamsuddin, Yuddy menilai itu merupakan produk pemerintah sebelumnya. "Pemerintahannya kan beda. Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara, jadi dia bisa mengganti siapa saja, menganulir siapa saja," tuturnya.
Yuddy kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah meneken Keppres terkait posisi Dirjen Imigrasi. Yuddy juga mempertanyakan dari mana keluarnya Keppres yang disebut-sebut itu.
"Saya ngga tau keppres bodong yang mana yang dimaksud. siapa yang tandatangan? kalau yang tandatangan Presiden Jokowi, ngga mungkin, ngga ada. Tidak ada Keppres yang ditandatangi oleh Presiden Jokowi untuk Dirjen Imigrasi, karena masih proses pansel. Kalau ada yang mengatakan ada Keppres, Keppres dari mana itu?" ungkapnya.
Yuddy juga enggan menelusuri darimana munculnya isu Keppres tersebut. "Ngapain ditelusuri, orang kita nggak pernah keluarin Keppres. Nggak ada dampaknya juga, dampaknya apa coba? nggak ada implikasinya," tuturnya.
Soal Keppres ‘bodong’ pengangkatan Bambang Widodo menjadi Dirjen Imigrasi ramai diberitakan sejumlah media pada akhir April lalu. Media-media itu bahkan mencantumkan nomor Keppres yakni 766P/XII/2014.
Media-media itu bahkan mengutip pernyataan Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin agar melantik Bambang.
“Di berita-berita itu pernah dibicarakan şama Pak Yusril dan Ketua Komisi III Pak Aziz,” kata Kepala Humas Kemenkum, Ferdinan Siagian, saat berbincang. “Selama ini nggak pernah ada Keppres itu,” tambah Ferdinan.
(ndr/mad)
