.webp)
Rencananya rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN- Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor kelautan itu dihadiri empat kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY.
Namun semuanya diwakilkan yaitu untuk Jawa Tengah diwakilikan oleh Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, Jawa Barat juga oleh Wakil Gubernur Deddy Mizwar, kemudian Jawa Timur diwakilkan Fathur Rozaq dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, sedangkan DIY diwakilkan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didik Purwadi.
Johan Budi mengatakan korupsi sudah merajalela termasuk di bidang kelautan. Menurutnya sejak Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, semakin terlihat banyaknya sumber daya kelautan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Sehingga Johan menganggap acara yang digelar pagi ini cukup penting bagi kepala daerah.
"Sektor Sumber Daya Alam sangat krusial. Presiden mengatakan harus bergerak cepat untuk selamatkan SDA yang tersisa. Harusnya bisa serius, tetapi banyak yang tidak hadir. Ini (rapat) sangat penting, Presiden saja tidak hanya seremonial biasa. Kita memang harus serius," kata Johan dalam sambutannya di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (19/5/2015).
Meski demikian plt wakil ketua KPK itu tetap mengapresiasi pihak yang sudah hadir dan berharap rapat yang digelar di Jawa Tengah itu bisa membawa manfaat.
"Jangan sekedar seremonial, mendengarkan ceramah, pulang, hilang semua. Terimakasih yang sudah jauh-jauh datang sekedar mendengarakan komitmen kita. Kita digaji rakyat dan harus mau bekerja untuk rakyat," pungkasnya.
Selain perwakilan empat kepala daerah dan KPK, rapat juga dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan, Iin Siti Djunaidah, yang mewakili menteri Susi.
"Mohon maaf, Bu Susi ada keperluan mendesak yang tidak bisa diwakilkan," kata Iin mengawali sambutannya setelah Johan Budi.
Johan Budi menambahkan, tahun ini KPK mulai masuk ke pencegahan korupsi di sektor kelautan setelah sebelumnya di sektor migas. KPK sudah melakukan kajian di sektor kelautan yang menemukan rendahnya kontribusi PNPB yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun. Selain itu kontribusi PNBP dari sektor perikanan, dalam kurun lima tahun terakhir, hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional.
Johan menjelaskan, nilai produksi perikanan laut di tahun 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun. Tapi pada faktanya PNBP sumber daya perikanan tidak sebesar nilai produksi ikan laut yang terdata.
"PNBP sumberdaya perikanan berturut-turut hanya sebesar 0,3 persen atau hanya Rp 229 miliar tahun 2013, 0,3 persen atau Rp 215 miliar tahun 2012, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar tahun 2011," terangnya.
(alg/try)
