.webp)
"Sikap pemerintah Indonesia yang menolak Rohingya adalah sikap yang memalukan," kata kader Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers di de' Pana di Jl Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015).
Ulil menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tak berbeda dengan pemerintah Thailand dan Malaysia. Mereka menolak para pencari suaka yang sudah lebih dari 3 bulan terombang-ambing di laut.
"Seharusnya pemerintah Indonesia menjadi leading role bersama negara-negara Asean untuk mengatasi krisis ini," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah diplomas agar masalah Rohingya dapat segera diatasi di negara asalnya yaitu Myanmar. Krisis Rohingya, menurutnya, tak dapat diatasi jika tak diurai dari akar masalahnya itu sendiri.
Para pencari suaka ini tak diakui oleh pemerintah Myanmar dan bahkan mendapat perlakuan diskriminatif. Sementara di Bangladesh, negeri asal nenek moyang mereka, etnis Rohingya juga tak diterima kembali.
Kader Demokrat lainnya, Iwan Djalal menambahkan, Konvensi PBB mengharuskan setiap negara yang kedatangan pengungsi dari negara lain untuk memberikan penampungan sementara. Penampungan dilakukan hingga negara tujuan dapat menerima mereka kembali.
"Mau tidak mau, itu resiko yang harus diambil. Kewajiban kita untuk menampung pengungsi saat memasuki wilayah Indonesia," tuturnya.
Hal itu, kata Iwan, telah dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berharap dalam pemerintahan ini, langkah tersebut dilanjutkan kembali.
(Nur Khafifah/Elvan Dany Sutrisno)
