Pimpinan DPR terlihat masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015). Di antaranya Ketua DPR Setya Novanto dan kuartet Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto.
Selain itu, hadir beberapa menteri Kabinet Kerja, seperti Mendagri Tajhjo Kumolo, Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Dalam pertemuan ini, hadir juga pimpinan Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan, DPR ingin mengajukan revisi UU Pilkada agar pilkada dapat berjalan efisien.
"Kami mengajukan agar pilkada ini efisien dan efektif. Jadi asas pilkada serentak harus kita masukkan dalam revisi UU Pilkada yang baru," kata Rambe.
Sementara itu, Fahri Hamzah mengatakan, persiapan dan koordinasi terkait pilkada serentak harus dilakukan dengan baik. "Agar semua peserta pilkada langsung tahap pertama, 286 daerah ini harus sepakat dan kompak dari awal. Karena kalau nggak kompak dari awal, nanti ujungnya berantem, bisa masalah," katanya.
"Sebab itu pimpinan dewan lebih cenderung sepakat pada kesepatan awal di Komisi II (revisi UU Pilkada)," kata Fahri.
(jor/trq)










































