Aneka 'Titipan' Anggota ke Pimpinan DPR yang Akan Bertemu Presiden

Jakarta - Presiden Joko Widodo rencananya akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara siang ini. Salah satu poin yang dibahas terkait keinginan sejumlah fraksi di DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

Anggota dewan dari berbagai fraksi pun menyampaikan interupsi. Sebagian dari mereka meminta agar rapat konsultasi dengan presiden membahas persoalan yang lebih penting.

Berbagai keluhan terkait pengungsi Rohingya, tes keperawanan TNI, pupuk subsidi, sampai soal kasus perbudakan di Benjina, Ambon, disampaikan anggota dewan.

Anggota fraksi PDIP dari Maluku, Mercy Barends menyampaikan interupsi pesan agar pimpinan DPR juga membicarakan soal kasus perbudakan di Benjina, Ambon. Hal ini lebih efektif jika dibicarakan langsung dengan Presiden.

Ia meminta agar oknum atau pihak yang melanggar terkait kasus ini harus ditindak tegas.

"Lihat masyarakat Kepulauan Aru (Ambon) yang antre BBM dan solar. Ini memilukan. Saya minta izin untuk PBR (PT Pusaka Benjina Resources) dicabut. Ini penipuan, kebohongan besar. Seluruh eksplorasi secara ilegal. Ini pasti ada main dengan sejumlah pihak," kata Mercy di ruang paripurna, Nusantara II, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015).

Kemudian, anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan interupsi agar pemerintah Indonesia segera mengambil sikap untuk membantu pengungsi Rohingya. Hal ini menurutnya sesuai dengan keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tolong sampaikan ke Pak Presiden, bagaimana masyarakat pengungsi terombang-ambing. TNI harus mengambil sikap istimewa harus menyelamatkan mereka. Sahabat kita umat muslim pengungsi ini, saya rasa perlu kita sikapi dan teladani," tutur Ruhut.

Lalu, politisi PDIP Hamka Haq yang meminta agar tes keperawanan TNI diganti dengan tes tertulis. Uji tes tertulis ini bisa dilakukan dengan menanamkan ideologi agama.

Ia berharap usulannya bisa disampaikan ke Panglima TNI.

Selanjutnya, politisi Golkar Melchias Mekeng yang ingin menyampaikan aspirasi dari dapilnya di NTT I mencakup Kabupaten Alor, Kabupatan Ende. Ia mengatakan keluhan masyarakat di dapilnya agar pemerintah bisa memperhatikan ketersediaan pupuk subsidi.

"Pupuk subsidi ini harus dilihat dan jadi bantuan bagi masyarakat dapil NTT yang sangat tergantung dengan pupuk subsidi. Tolong dibantu dan diperhatikan," katanya.

(hat/trq)