Aceh Harus Dibangun dengan Sistem Multizoning

Jakarta - Penanganan Aceh pasca gempa dan tsunami memerlukan suatu sistem multizoning. Sistem zoning tata ruang tersebut diperlukan untuk membangun kembali daerah Aceh dan masyarakatnya secara madani.Hal itu disampaikan Kepala Tim Ahli Bappenas Teuku Abdullah Sanny dalam diskusi Bencana Gempa dan Tsunami Aceh: Mengapa Terjadi, serta Makna dan Urgensi Mitigasinya di Habibie Center, Jl. Kemang Selatan, Jakarta, Rabu, (16/2/2005).Menurut Sanny, diperlukan penzoningan ruang antara lain, zonasi gempa, zonasi sempadan, zonasi tsunami, zonasi erupsi volkanik, zonasi hot spot, zonasi banjir, zonasi longsor dan lain-lain."Penzoningan ini diperlukan agar di masa yang akan datang bisa menghindari berbagai macam bencana. Jangan sampai kita menghindari gempa dan tsunami tapi terjadi banjir, longsor dan lain-lain," kata Sanny yang juga dosen pasca sarjana geofisika terapan ITB.Sanny juga mengusulkan untuk sistem integrasi zona dan teknologi mitigasi bencana diperlukan suatu early warning system untuk mencegah terjadinya korban jiwa dalam skala besar."Kita juga perlu melakukan manajemen dan zonasi wilayah banjir, teknis mitigasi dan longsoran, menghitung abrasi pantai dan teknik mitigasi serta membagi zona kebakaran hutan (hot spot)," tutur Sanny.Lebih jauh, dia mengatakan, dalam pembangunan kembali Aceh diperlukan 10 kebijakan dasar yang wajib dijalankan, diantaranya, berpijak pada masyarakat madani dan syariah Islam, mengajak masyakarat Aceh berpartisipasi dan membangun good governance."Dalam membangun kembali Aceh harus diutamakan peran pro aktif masyarakat termasuk menyertakan pihak GAM. Sedangkan, pemerintah dapat berperan sebagai integrator dan katalisator. Semua ini diperlukan karena sejarah dan budaya Aceh memang sudah berazaskan Islam, dan bahkan sistem syariah Islam sudah dimasukkan dalam UU di Aceh," papar Sanny. (umi/)