Kepala BNP2TKI: Banyak TKI yang Tak Ikut Kelas Pendidikan Budaya Asing

Jakarta - Pemerintah berencana mengurangi TKI yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) dan diganti menjadi tenaga perawat. Tenaga PRT dinilai berpenghasilan minim, selain itu menghadapi banyak permasalahan seperti sangkaan pembunuhan hingga pelecehan dan penganiayaan.

"Sebelum berangkat sebenarnya ada pembekalan akhir, 10 jam pembelajaran. Sehari ada 4 jam pembelajaran tentang adat istiadat di negara tujuan mereka. Tapi masalahnya banyak TKI enggak ikut itu. Pada lompat, ini ulah PJTKI yang nakal," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2015).

Para TKI pun sudah diwajibkan mengikuti pelatihan dengan total 600 jam pelajaran. Dari total itu, ada 15 jam pelajaran mengenai kebudayaan negara asing tempat TKI itu akan ditempatkan.

Menurut dia kebanyakan TKI hanya mengantongi ijazah SMP dan SMA. Maka itu akan ada semacam 'SMK mini' yang diperuntukan bagi para TKI sebelum diberangkatkan.

"Menggunakan dana fungsi pendidikan untuk konsep 'SMK mini'. Maksudnya kurikulum selama 3 tahun yang selama ini diajarkan di SMK itu diperas. Yang tak pokok dibuang, seperti olahraga, kesenian, pendidikan agama Islam, PMP itu diperas, diambil yang skill-nya saja dijadikan enam sampai delapan bulan," tutur Nusron.

Pemberian pelatihan keterampilan menurut Nusron merupakan langkah untuk menjadikan TKI jadi tenaga terlatih. Sehingga ke depannya TKI akan lebih terlatih dan profesional.

"Modelnya dari yang semula dikontrak oleh individu, menjadi dikontrak oleh perusahaan. Dari yang semula perlindungannya lemah menjadi terjamin. Maka itu PJTKI nakal akan dicabut izinnya," kata dia.

Sejauh ini ada 513 perusahaan PJTKI yang tercatat. Dari data itu ada 114 yang diawasi secara khusus karena dikhawatirkan melakukan praktik nakal.

"Selama saya menjabat sudah ada 68 PJTKI yang dicabut izinnya," ucap Nusron.

(bpn/fdn)