KBRI Phnom Penh Telusuri Keberadaan 16 WNI yang Ditahan Perusahaan Judi

ADVERTISEMENT

KBRI Phnom Penh Telusuri Keberadaan 16 WNI yang Ditahan Perusahaan Judi

- detikNews
Jumat, 15 Mei 2015 13:18 WIB
Kamboja.
Jakarta - Pemerintah menelusuri keberadaan 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah dengan perusahaan judi di Kamboja. Upaya untuk menangani masalah yang mereka hadapi tengah dilakukan.

Penelusuran itu dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh. Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (15/5/2015), Sekretaris Pertama KBRI Phnom Penh, M. Muhsinin Dolisada menyatakan, KBRI telah mengirimkan staf untuk bertemu dengan 16 WNI, pihak perusahaan kasino judi online dan aparat kepolisian di Chrey Thom, Kandal Province.

"KBRI terus berupaya menyelesaikan kasus ini dengan berpedoman pada asas-asas perlindungan warga negara tanpa mengesampingkan proses yang berlaku," kata Dolisada.

Disebutkan Dolisada, sebelumnya pada 11 Mei lalu, KBRI menerima surat elektronik berisi pengaduan dari seseorang yang meminta agar identitasnya disamarkan. Pelapor juga tidak beredia memberikan identitas maupun nomor kontak, walau sudah diminta.

Dalam pengaduannya disebutkan, sebanyak 22 WNI ditahan paspornya oleh perusahaan kasino judi online Dai Long Co. Ltd di Grand Dragon Resort and Casino di Chrey Thom Village, Kandal Province yang berjarak sekitar 83 kilometer dari Pnom Penh, ibu kota Kamboja. Para WNI tersebut dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 2,1 miliar.

Dalam perkembangan berikutnya, jumlah WNI yang dituduh melakukan penggelapan itu menjadi 16 orang. Saat ini 16 WNI itu berada di fasilitas penampungan (shelter) perusahaan dan rencananya kasusnya akan dilimpahkan ke pihak kepolisian setempat.

"Selain 16 WNI itu, terdapat satu orang WNI lain yang juga dituduh menggelapkan uang perusahaan, namun yang bersangkutan telah melarikan diri," kata Dolisada.

Terkait hal ini, sambung Dolisada, KBRI senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Baik pihak perusahaan maupun aparat berwenang di Kamboja.

"KBRI baru bisa mengonfirmasi keterangan dari pihak perusahaan yang menyampaikan bukti-bukti penggelapan uang dimaksud," katanya.

Terkait masalah penyimpanan paspor oleh perusahaan, pihak perusahaan menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (mutual consent) antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan pada saat awal masuk bekerja. Paspor tetap akan diberikan untuk keperluan cuti atau perjalanan ke luar negeri jika memang tidak terdapat masalah keuangan.

Diberitakan sebelumnya Polres Kepulauan Meranti, Riau, mendapatkan laporan tentang warga asal daerah Kepulauan Meranti yang ditahan perusahaan judi di Kamboja karena tuduhan penggelapan uang. Seorang pelaku diduga melarikan yang perusahaan itu, dan para WNI yang lain terkena imbas.

(rul/try)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT