Pimpinan DPR dan Presiden Rapat Bahas Pilkada Serentak 18 Mei

Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di 269 daerah yang tahapannya sudah dimulai masih menyisakan beberapa masalah. Salah satunya Partai Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut pilkada karena masih dalam proses gugatan sengketa kepengurusan di persidangan.

Pimpinan DPR akhirnya berinisiatif untuk membicarakan hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo dan pimpinan lembaga negara dalam rapat konsultasi. Rapat itu akan digelar Senin (18/5) pekan depan di Istana Negara, Jakarta.

"Hari Senin, setelah pembukaan (masa sidang DPR) rapat pimpinan DPR dengan Presiden dan ada rapat pimpinan lembaga Negara dengan Presiden," kata Ketua DPR Setya Novanto saat tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/2/2015).

Novanto mengatakan, usulan rapat konsultasi itu disampaikan kepada Presiden Jokowi saat bertemu dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat di Bali Selasa (12/5) lalu. Saat itu juga Jokowi menyambut baik untuk segera digelar rapat.

"Saya sampaikan salah satu yang sangat urgen dan penting untuk bangsa dan negara berkait pilkada ini perlu ditanggapi serius, dan saya apresiasi Presiden, karena masalah pilkada yang penting bagi Indonesia khususnya gubernur, wali kota dan bupati sehingga beliau betul-betul tanggapi serius dan langsung siapkan waktu," paparnya.

"Ada hal lain selain pilkada yang tentu mengajak untuk bisa memberikan suatu saran dan pendapat," imbuh politikus Golkar itu.

Sementara itu, wakil ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, di antara masalah pilkada yang akan dibahas adalah masalah Golkar dan PPP yang kemungkinan besar tak bisa menjadi peserta karena terbentur Peraturan KPU tentang pencalonan.

Masalah lainnya adalah anggaran bagi KPU daerah yang hingga saat ini masih banyak yang belum tersedia, sementara jika sampai tanggal 18 belum ada anggaran tahapan Pilkada diundur.

"Dari 269 ada 184 yang belum siap dananya, ini masalah krusial. Jadi disamping aspek pendanaan juga aspek legal," ucap Taufik, Rabu (13/5) lalu.

Pimpinan DPR lain Fahri Hamzah, menambahkan bahwa rapat itu akan dijadikan sebagai forum bagi pimpinan DPR untuk meyakinkan pemerintah agar menyetujui revisi UU Pilkada sebagai jalan keluar bagi Golkar dan PPP.

(bal/trq)