"Realita yang terjadi adalah memang ekspektasi publik yang begitu tinggi dan mengharapkan terjadi sebuah change seketika. NasDem tidak memiliki pretensi apapun, jadi berpikir positif memang logis sekali di suatu awal pemerintahan yang baru, tidak bisa berjalan full speed begitu saja dengan kurun waktu yang singkat," ujar Surya.
Hal tersebut diungkapnya sebelum bertolak ke Jakarta dari Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (13/5/2015). Menurut Surya, seharusnya publik memahami bahwa perubahan drastis tak bisa didapat dalam waktu singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surya menyerahkan persoalan resuffle kepada Presiden Jokowi meski ia juga menyatakan keinginan publik juga harus dipertimbangkan. Selain itu Surya mengatakan jangan sampai lupa bahwa keberhasilan perubahan dalam sistem kehidupan di Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari peran anggota DPR.
"Kita konsisten ya, evaluasi dan penilaian itu datangnya bisa dari mana saja. Tapi hak prerogatif ada pada presiden dan kita pahami itu karena saya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk mengambil kebijakan apapun yang perlu dilakukan," tutur Surya.
"Harus dipahami dukungan partai-partai koalisi, pendukung pemerintah bukan ada pada posisi mayoritas di parlemen. Orang lupa itu. Jadi untuk melakukan upaya pendekatan, perubahan kebijakan memerlukan persetujuan dewan. Ketika dewan tidak begitu saja responsif positif setuju dan sepakat maka diperlukan waktu, negoisasi, persuasi, pemahaman satu sama lain. Hal ini memerlukan energi," sambungnya.
Saat ditanya apakah Surya optimis dengan kader-kader Nasdem yang menjadi menteri Kabinet Kerja tidak akan digeser Jokowi jika reshuffle benar-benar dilakukan, Surya menyatakan tak ingin subyektif.
"Dari awal NasDem tidak pernah datang meminta jabatan menteri, jabatan apapun. Diberikan penghargaan ya jalankan. Terlalu subjektif bagi Ketum Nasdem kalau menyatakan mereka sudah bekerja terlalu baik atau mereka bekerja kurang baik," terang pria asal Aceh tersebut.
"Dasarnya ada 2, masyarakat bisa menilainya dan yang kedua, presiden sebagai pimpinan administratif pemerintahan, kepala negara juga pasti bisa memberikan penilaian sendiri," pungkas Surya.
(ear/trq)











































