Kapal Patroli Minim, KSAL Akui Penyelundupan Narkoba di Laut Sulit Diatasi

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi mengakui penyelundupan narkoba lewat jalur laut cenderung meningkat. Beberapa penyebabnya menurut dia, karena di laut masih banyak pelabuhan tikus, dan minimnya kapal patroli.

"Memang ada kecenderungan di laut itu (penyelundupan narkoba) meningkat karena ada pelabuhan-pelabuhan tikus," kata Ade di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

Dia menambahkan faktor lain karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini menjadi kendala karena jumlah kapal patroli yang dimiliki Angkatan Laut tak sebanding dengan luas perairan.

"Ini negara kepulauan. Bahwa kendalanya di setiap titik ditutup. Nah, panjang garis pantai kita itu ada 81 ribu kilometer," ujar jenderal bintang empat itu.

Ade mengatakan untuk mengatasi kendala ini diperlukan peningkatan jumlah kapal untuk patroli. Menurutnya, setiap 2-3 mil laut itu perlu dikawal dengan 1 kapal patroli. Butuh sekitar 500 kapal untuk menjaga perairan di Indonesia.

"TNI AL dulu pernah rumuskan itu butuh sekitar 400, Kita ambil lah 500 kapal, setiap 2-3 mil kita pagari," ujarnya.

Menurut Ade, kelemahan ini membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba lewat laut. Misalnya, tujuan penyelundupan ke Sumatera bisa berasal India, Thailand, dan Filipina. Begitu pun Riau bisa berasal dari Vietnam dan Singapura.

"Negara kita tuh rawan kok, mau dari mana? Sumatera rawan dari utara India, Thailand, Filipina itu larinya Sumatera Barat. Kepulauan Riau banyak masuk dari Vietnam dan Singapura, dari Natuna sendiri pulau-pulaunya banyak," sebutnya.

Selain jumlah kapal patroli, Ade memaparkan, untuk mengatasi penyelundupan diperlukan kerjasama intelijen dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, perlu kerjasama dengan instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta imigrasi.

"Dari mana saja mereka kemungkinan masuk. Dengan juga mengajak pihak instansi pemerintah, yang mempunyai alat-alat di laut. Kementerian KKP perlu ikut juga. Imigrasi, perhubungan laut juga," sebutnya.

(hat/bar)