Bahas Nasib Golkar dan PPP, Taufik Kurniawan Usulkan Rapat dengan Presiden

Jakarta - Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

Pimpinan DPR akhirnya berinisiatif untuk segera mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pihak mewakili eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar masalah-masalah tersebut segera diselesaikan.

"Pimpinan DPR atas kesepahaman dengan Mendagri mengusulkan rapat konsultasi dengan Presiden, karena ini masalah bersama. Kita tidak melihat mana yang mendukung atau netral, tapi ini masalah krusial karena akhir Juli sudah pendaftaran (Pilkada)," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/5/2015).

Menurut Taufik, rapat itu diadakan menyusul wacana DPR merevisi UU Pilkada terkait keikutsertaan partai-partai yang masih bersengketa di pengadilan dan kemungkinan tidak akan selesai sampai batas pendaftaran Pilkada 26-28 Juli 2015.

Padahal kata Taufik, dalam kesepakatan Panja Pilkada komisi II, semua fraksi sepakat revisi UU Pilkada. Meski saat itu masih berupa rekomendasi, yaitu KPU diminta merujuk putusan pengadilan terakhir untuk Golkar dan PPP yang sedang bersengketa.

"Ini jadi fakta baru bahwa ternyata ada beberapa fraksi yang semula sepakat bulat, ada perubahan sikap menolak (revisi UU Pilkada)," ujarnya.

Taufik mengatakan, rapat konsultasi itu sebagai jalan tengah untuk mencegah potensi kegaduhan karena beda sikap antar fraksi. Rapat nantinya akan dihadiri oleh Presiden, Mendagri, Menkumham, pimpinan DPR, termasuk Mahkamah Agung dan KPU.

Beberapa masalah krusial yang akan dibahas selain nasib Golkar dan PPP yang terancam tak ikut Pilkada, juga masalah anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia. Jika anggaran belum ada sampai 18 Mei, tahapan Pilkada di daerah itu ditunda.

"Dari 269 ada 184 yang belum siap dananya, ini masalah krusial. Jadi disamping aspek pendanaan juga aspek legal," ucap politisi PAN itu.

(bal/trq)