Waspadai Keluarga Pejabat yang Suka Intervensi

Padang - Bukan rahasia lagi di negeri ini, bila seseorang jadi pejabat maka anak dan anggota keluarga lainnya akan merasa turut berkuasa. Akibatnya, tidak sedikit kasus yang muncul karena adanya intervensi dari para keluarga pejabat terhadap kepentingan publik, seperti dalam urusan proyek dan sebagainya. Sebab itu, terkait dengan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) mendatang, masyarakat sebaiknya mewaspadai gejala seperti itu sejak awal-awal.Hal tersebut disampaikan oleh pakar Hukum Tatanegera Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra, saat berbinvang-bincang dengan detikcom di Padang, Rabu (15/2/2005)."Masyarakat harus mewaspadai gejala kuatnya intervensi anggota keluarga pejabat terhadap masyarakat yang akan berurusan dengan pemerintahan. Di Indonesia, banyak anggota keluarga pejabat yang menjadi broker," ujarnya.Dikatakan Saldi, untuk menghadapi pilkada mendatang, masyarakat harus jeli dalam memilih calon kepala daerah. "Kita membutuhkan kepala daerah yang sanggup menjadi panutan dan mampu menampilkan pola hidup sederhana. Kita butuh calon yang memiliki komitmen untuk memberantas KKN dan dapat berkomunikasi secara intens dengan masyarakatnya sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak top down," terangnya.Lebih lanjut, salah seorang peraih anugerah Bung Hatta Anti Coruption Award ini mengatakan, siapa pun calon yang terpilih menjadi kepala daerah dalam pilkada mendatang maka ia harus mampu mengkoordinir para jajaran di bawahnya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. "Kalau ia gubernur maka ia harus mampu mengkoordinir walikota/ bupati di lingkungan pemerintahannya. Ini penting karena dalam tata pemerintahan Indonesia gubernur sebenarnya tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat," demikian Saldi Isra. (mar/)