Bonaran Dihukum 4 Tahun Penjara, KPK Pikir-pikir Ajukan Banding

Jakarta - Bupati nonaktif Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Raja Bonaran Situmeang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Bonaran.

"Kami (KPK) menghormati proses hukum termasuk persidangan," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (11/5/2015) malam.

"Mengenai banding atau tidak akan dibicarakan nanti," lanjut Johan. Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi lewat telepon, Senin (11/5/2015).

"Masih pikir-pikir," kata Priharsa saat dikonfirmasi via telepon hari ini. Menurut dia, sikap KPK terhadap putusan empat tahun penjara Bonaran masih harus didiskusikan dengan para pimpinan KPK. "Nanti jaksanya lapor dulu ke pimpinan KPK. Tapi putusannya sudah 2/3 dari tuntutan," ucapnya.

Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan Bonaran secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan duit suap Rp 1,8 miliar ke Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Tapteng tahun 2011.

"Menyatakan terdakwa Bonaran Situmeang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Hakim Ketua Much. Muhlis membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (11/5/2015).

Bonaran terbukti menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1,8 miliar. Tindakannya dinilai telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pemberian uang itu diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah pada 2010. Pasalnya, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan. Pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak. Bonaran tetap sah sebagai bupati.

Diwawancarai usai persidangan, Bonaran sendiri mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim tersebut. Ia menyebut Majelis Hakim tidak mencermati fakta hukum persidangan.

"Putusan sangat mengecewakan. Kenapa? Nggak ada yang mengejutkan. Yang mengejutkan hakim tidak melihat fakta hukum sebenarnya," kata Bonaran. Meski memprotes putusan, ia belum memutuskan akan mengajukan banding dan akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum terlebih dahulu.

(bar/kha)