"Saya janji saya akan lapor ke Presiden. Mungkin ada rapat kabinet terbatas. Kalau Presiden mau konsultasi dengan DPR, itu hak penuh. Saya persilakan. Tapi perlu waktu juga untuk diskusi juga dengan KPU karena suksesnya penyelenggaraan ada di KPU," kata Mendagri Tjahjo Kumolo usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan MA di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Memang belum disepakati bulat soal revisi UU Pilkada, namun semua pihak sepakat meyukseskan pilkada serentak. Wakil Ketua DPR Fadli Zon kemudian membuka kemungkinan adanya rapat konsultasi berikutnya dengan Presiden Jokowi.
"Saya kira dalam pembicaraan tadi kita bisa lakukan rapat konsultasi lain dengan Presiden terkait masalah ini dan masalah lain seperti legislasi dan masalah yang lain," ujar Fadli.
Apa yang disampaikan Fadli Zon sebenarnya senada dengan gagasan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan beberapa waktu lalu. Diharapkan setelah rapat konsulitasi dapat dicari titik temu guna memastikan keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada serentak.
"Kita dari DPR sudah disepakati akan melakukan rapat konsultasi kepada presiden. Juga akan memberikan pandangan-pandangan terkait isu yang mendesak terkait masalah legislasi," kata Taufik Kurniawan.
(bpn/trq)











































