Dicalonkan Ketum PKB, Muhaimin Beri Putusan Akhir Bulan Ini

Jakarta - Sekjen PKB Muhaimin Iskandar akan memutuskan maju atau tidaknya sebagai calon ketua umum PKB akhir bulan Februari ini. Dia berkonsultasi dulu dengan kiai dan ulama."Beberapa DPW memang sudah mendatangi saya dan minta saya mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, namun butuh kepastian apakah layak atau tidak jadi ketum," katanya.Hal itu disampaikan pria yang juga menjabat wakil ketua DPR ini menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Selasa (15/2/2005).Dia mengaku sudah melakukan kunjungan kepada beberapa kiai dan ulama. Namun tujuannya sebagai ketua steering committee muktamar PKB kedua."Dalam satu dua minggu ini saya memang melakukan kunjungan, tapi lebih untuk meminta masukan mengenai format PKB masa depan. Nantinya akan ada pertemuan nasional ulama untuk menyambut Muktamar yang berlangsung April mendatang," urainya.Mengenai pertemuannya dengan para kiai dan ulama, Muhaimin mengaku tidak takut dianggap mencuri start. Sebab dirinya belum berstatus sebagai calon ketua umum PKB."Dalam demokrasi, curi start boleh-boleh saja. Lagipula saya kan belum nyalon, masih minta pendapat kiai. Di PKB itu ada tiga komponen penting yang mempengaruhi, yaitu Gus Dur, kiai, dan muktamar," jelasnya.Menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum PKB Alwi beberapa waktu lalu agar Gus Dur sebaiknya mengurangi perannya di PKB, Muhaimin mengaku tidak sependapat."Alwi tidak berhak menilai Gus Dur dibatasi kekuasaannya, karena dia tidak mengerti sosiologi massa PKB di bawah dan pandangan mereka terhadap Gus Dur. Lagipula Alwi memang masih tidak bisa terima dinonaktifkan sebagai ketua umum ketika jadi menteri. Padahal itu bukan keputusan Gus Dur, melainkan rapat PKB," tukasnya.Soal peran Dewan Syuro, dijelaskan dia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi partai yang memiliki fungsi legislatif. Sedangkan Dewan Tanfidz hanya pelaksana kebijakan."Dulu PKB sempat simpang siur ketika Tanfidz ingin dominan yang menyebabkan dualisme kepemimpinan. Ke depan, diharapkan tidak terjadi seperti itu lagi," harap Muhaimin.Sedangkan mengenai keinginan mantan Ketua PKB Syaifullah Yusuf untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, disambutnya dengan baik. Tapi dia mengingatkan Saifullah Yusuf harus melepaskan jabatan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal jika ingin mencalonkan diri."Sesuai dengan peraturan PKB sejak sebelum Pemilu Presiden 2004 yang melarang adanya rangkap jabatan, siapapun yang ingin maju sebagai calon ketua umum harus mundur dari jabatan menteri," tandas Muhaimin. (sss/)