Ada Pembengkakan Data Pengungsi, DPR akan Panggil Pemerintah

Jakarta - Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Aceh DPR menemukan adanya pembengkakan pengungsi Aceh pada data pemerintah. DPR pun akan memanggil pemerintah.Tim ini juga kecewa dengan data pemerintah yang tidak akurat dan penggunaan dana yang tidak transparan. Untuk itu DPR akan segera memanggil menteri dan pihak terkait untuk menjelaskan masalah tersebut."Dari dana sejumlah Rp 915 miliar yang sudah masuk ke pemerintah, baru digunakan Rp 110 miliar untuk tanggap darurat. Namun penggunaan dan sisa dana tidak jelas. Pemerintah harus segera menjelaskan hal ini kepada DPR dan BPK," tukas Ketua Tim Muhaimin Iskandar.Hal itu disampaikan dia dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Selasa (15/2/2005)."Sampai sekarang kita masih menunggu transparansi penggunaan dana lewat satu pintu, karena pintu yang mana yang bisa diawasi belum jelas," ujarnya.Dituturkan dia, dari hasil pemantauan tim di lapangan, ditemukan adanya pembengkakan sejumlah pengungsi pada data pemerintah. Pemerintah mengatakan jumlah pengungsi 400 ribu orang. Tapi pihaknya yakin jumlahnya tidak sebanyak itu."Jadi kami minta pemerintah segera melengkapi akurasi data, termasuk janji komputerisasi data yang belum terlaksana sampai sekarang. DPR akan segera memanggil pemerintah dan pihak terkait, termasuk para penyumbang seperti media massa dan lembaga lainnya untuk menjelaskan tentang dana dan akurasi data," kata Muhaimin.Anggota tim dari FPBR Anhar mendesak Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) agar menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai fakta di lapangan. Bakornas diminta jangan mengelak dari fakta yang ditemukan di lapangan."Misalnya melakukan pembengkakan jumlah pengungsi dan mengatakan sumbangan sudah sampai ke tangan pengungsi, padahal kenyataannya belum seperti itu. Dalam pelaksanaan recovery, jangan harap pemerintah bisa jalan sendiri, karena Tim DPR akan terus mengawasi," tukasnya mewanti-wanti.Anggota tim dari FPDIP Nursud meminta pemerintah agar lebih banyak melibatkan pengungsi, terutama dalam rehabilitasi nanti. Sebab keterlibatan pengungsi saat ini sangat minim."Kesan mereka, semua program ditentukan dari atas, sehingga keinginan mereka tidak terpenuhi. Misalnya saja dalam pembangunan barak, mereka tidak dilibatkan sehingga hasilnya, rancangan kurang efektif untuk penempatan pengungsi, dan mereka jadi malas tinggal di sana," urai dia. (sss/)