Taufik Kurniawan Bicara Opsi Penyelamatan Golkar dan PPP di Pilkada

Jakarta - DPR akan menggelar rapat dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua Mahkamah Agug (MA) Hatta Ali membahas soal nasib Golkar dan PPP di pilkada siang ini. Ada sejumlah opsi yang ditawarkan oleh DPR, di antaranya meminta Presiden Jokowi untuk memohon percepatan sidang sengketa parpol ke MA.

"Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat pimpinan DPR di Jumat (8/5) lalu. Kita ingin meminta katakanlah diskusi lebih lanjut dengan Mendagri dan Ketua MA soal pilkada," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dihubungi, Senin (11/5/2015).

Banyak hal yang akan dibahas oleh DPR-Mendagri-MA dalam pertemuan siang nanti. DPR akan mengajukan sejumlah usul agar Golkar dan PPP bisa ikut pilkada, tanpa memihak salah satu kubu yang berseteru.

"Salah satunya, kalau memungkinkan, tentunya saya secara pribadi mengusulkan ada jalan tengah yang terbaik agar tidak menabrak UU dan terkesan elegan, supaya seluruh lembaga tinggi Negara ini tak terkesan intervensi, kalau memang perlu rapat konsultasi lanjutan dengan Presiden, Kemendagri, MA, Kemenkum HAM, Komisi II," usul Waketum PAN ini.

Ada dua opsi yang ditawarkan, yang pertama yaitu merevisi UU Pilkada. Namun UU ini terbentur dengan ketidaksetujuan salah satu kubu. Seperti diketahui DPR mendorong revisi UU Pilkada, namun Mendagri tak setuju.

"Alternatif lainnya, kalau memang disepakati, rapat konsultasi dengan Presiden dan seluruh stakeholder pilkada seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu melihat mendesaknya tahapan pilkada serentak, berdasarkan rapat konsultasi, Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala Negara bisa meminta MA untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa," kata Taufik.

"Tentunya ini bukan intervensi, karena hanya meminta percepatan proses, bukan ke substansinya. Kalau bisa dipercepat, harapannya semua bisa ikut," pungkasnya.

(trq/van)