Soal Anggaran Pilkada, Mendagri Tjahjo: Ada Pembengkakan Biaya yang Melebihi Target

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun ini mestinya bisa berjalan efektif dan efisien. Namun kenyataannya menurut dia justru ada pembengkakan pembiayaan yang melebihi target.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menjelaskan penyebab membengkaknya biaya pilkada serentak tahun ini. Menurut Tjahjo ada beberapa KPUD mengajukan permintaan kendaraan bermotor, biaya kampanye, alat peraga, iklan cetak dan elektronik yang jumlahnya membengkak. "Membengkak dan tercatat menempati hampir 40 persen dari belanja Pilkada. Ini yang memakan waktu," kata Tjahjo saat berbincang dengan detikcom, Minggu (10/5/2015).

Hal inilah yang menurut dia menyebabkan sejumlah daerah hingga kini belum menandatangani kesepakatan nota perjanjian hibah daerah (NPHD). "Pemerintah masih butuh waktu untuk tanda tangan NPHD dan harus tetap melakukan verifikasi beberapa item pembiayaan," kata Tjahjo.

Verifikasi juga dilakukan karena kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terus bertambah. Menurut Tjahjo terkadang dalam verifikasi tersebut ditemukan sejumlah alokasi anggaran yang tidak rasional dalam penilaian daerah tertentu.

Mengingat tahapan Pilkada yang akan segera dimulai, Kementerian Dalam Negeri pun sudah mengirimkan radiogram ke sejumlah daerah agar mempercepat penandatanganan kesepakatan NPHD. Apalagi tenggat waktu Komisi Pemilihan Umum Daerah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara akan berakhir pada 18 Mei 2015 nanti.

"Menurut monitoring Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri masih ada beberapa daerah yang belum tanda tangan NPHD," kata Tjahjo.

(erd/try)