Rencana Revisi UU Parpol dan UU Pilkada, Waka Baleg DPR: Ini Keadaan Abnormal

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo angkat bicara terkait rencana revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Revisi ini diusulkan menyusul adanya beda pendapat antara DPR dengan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat partai politik peserta pilkada.

Menurut Firman dalam keadaan normal Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat peserta pilkada bida diterima alias tak ada masalah. "Tetapi saat ini negara dalam keadaan abnormal," kata Firman saat berbincang dengan detikcom, Minggu (10/5/2015).

Keadaan abnormal yang dimaksud Firman adalah adanya dualisme kepemimpinan di Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan menjelang pilkada. Apabila merujuk pada Peraturan KPU yang akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tak lama lagi, maka Partai Golkar dan PPP terancam tidak bisa ikut Pilkada.

Pasalnya dalam PKPU ditentukan bahwa acuan penentuan parpol peserta pilkada adalah Surat Keputusan Menkum HAM. Apabila SK tersebut digugat ke pengadian maka putusan inkracht menjadi acuannya.

Panitia Kerja Komisi II DPR pun mengusulkan agar putusan akhir sebelum tenggat pendaftaran pilkada bisa digunakan sebagai acuan."Yang penting kesepekatan bahwa semua partai politik harus bisa ikut pilkada. KPU harus mengakomodir semua parpol," kata Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar hasil Munas Bali itu.

Namun menurut KPU, rekomendasi Komisi II bisa diterima apabila UU parpol dan UU pilkada direvisi. "Ketua KPU mengusulkan UU Pilkada direvisi, kami pun bersepakat UU harus direvisi," kata Firman.

(erd/try)