.webp)
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus menurun dalam enam bulan terakhir. Penurunan kepercayaan itu disusul dengan keinginan adanya reshuflle.
"Trend tingkat kepuasaan dan kepercayaan turun kepada pemerintahan Jokowi, hanya tinggal 47 persen. Bahkan di bidang ekonomi paling rendah, karena saat itu harga pokok naik, bbm naik. Dari data tersebut, 41 persen masyarakat setuju adanya reshuffle dan 28 persen tidak setuju, serta 31 persen tidak tahu," jelas Hanta Yuda di acara Polemik Sindo Trijaya FM dengan tema menanti Sabda Reshuffle di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Hanta mengatakan, data tersebut seharusnya membuat Presiden bekerja lebih keras meningkatkan kinerja kabinetnya. Selain itu, evaluasi menteri-menteri juga diperlukan.
"Perlu dievaluasi terhadap kinerja menteri-menteri. Karena soal perombakan itu nomor 3, yang nomor 1 itu tingkatkan kinerja pemerintah," terang Hanta.
Di lain pihak, Anggota komisi XI DPR RI FPG Mukhamad Misbakhun mempunyai pandangan lain. Menurutnya, reshuffle itu belum perlu karena APBN-P saja baru diserahkan ke DPR RI.
"Bicara reshuffle, kenapa Presiden di dorong-dorong ngomong reshuffle? Karena hal tersebut hanya untuk yang tidak mampu bekerja. Kabinet Jokowi-JK ialah Kabinet Kerja. Kinerja pemerintahan diukur apresiasi mendalam tim ekonomi yang diawal tahun Januari baru membuat APBNP untuk menjalankan program pembangunan," jelas Misbakhun.
Misbakhun juga menilai, jika Presiden langsung melakukan reshuffle, masyarakat akan menilai bahwa Presiden salah dalam memilih menteri-menterinya. "Didorong cepat akan menjadi persepsi baru bahwa Presiden salah dalam awal. Makanya harus evaluasi jadi sebuah problem. Karena dia nggak mau dikatakan gagal salah milih orang," tutupnya.
(spt/trq)
