Komisi VIII Protes Pencairan Dana BOS Madrasah Terhambat Aturan Menkeu

Jakarta - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama yang selama ini diterima madrasah/sekolah agama terhambat pencairannya. Hal itu lantaran adanya aturan baru di Kementerian Keuangan. Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama protes soal kebijakan baru tersebut.

"Tadi sore, saya bicara dengan beberapa pejabat kementerian agama. Saya tadi menghubungi inspektorat jenderal, sekjend, dan bahkan dengan menteri agama. Mereka memiliki jawaban yang seragam, terkendala karena aturan baru Kemenekeu," kata ketua komisi VIII DPR Saleh Daulay, dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (8/5/2015).

Saleh menuturkan, ‎akibat aturan itu kanwil dan kandepag di seluruh Indonesia tidak berani untuk mendistribusikan dana BOS ke sekolah-sekolah. ‎Aturan baru dimaksud mengubah pola pencairan yang selama ini melalui akun 57 menjadi akun 52.

"Aturan ini berimplikasi besar bagi proses pencairan dana. Walaupun dananya sudah ada di daerah, para pejabat kemenag di daerah ternyata tidak berani mencairkannya karena takut terjadi kesalahan," ujar politisi PAN itu.

Menurut Saleh, aturan itu dapat dipahami dibuat karena khawatir ada penyalahgunaan. Tapi jika ada kekhawatiran itu, semestinya bukan pencairannya yang dihambat, tetapi pengawasannya yang ditingkatkan.

"Aturan ini perlu dikaji ulang karena menyangkut peningkatan kualitas pendidikan nasional. Apalagi, ternyata sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud tetap mencairkan dana BOS meskipun telah ada aturan itu," ujarnya.

"Kalau begini, tentu akan menimbulkan persoalan baru. Setidaknya, terlihat lemahnya koordinasi antara kementerian lembaga yang ada," imbuh politisi asal Sumut itu.
 

(bal/bar)