Mengikuti isu reshuffle kabinet bak mengumpulkan kepingan puzzle. Elite parpol KIH mulai menyebut nama-nama calon menteri yang bakal direshuffle, seolah menebar kepingan puzzle reshuffle.
Wapres Jusuf Kalla mengonfirmasi isu reshuffle kabinet bukanlah isapan jempol belaka. Eks Ketum Golkar ini mengungkap reshuffle kabinet di depan mata. Berikutnya satu demi satu kepingan puzzle reshuffle mulai tersusun, meski belum jelas betul gambaran utuh apa yang bakal terlihat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya kira apa yang Presiden tanyakan itulah yang kita sampaikan. Ya misalnya pembangunan belum jalan lancar karena juknis dari kementerian teknis belum turun sehingga bupati belum laksanakan program," kata Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey usai pertemuan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015). kemarin
"Kementerian PU, Kesehatan, Perdagangan," imbuh Olly saat ditanya kementerian mana saja yang disebut kurang maksimal.
Setelah PDIP, giliran PKB menambah kepingan puzzle di papan reshuffle. Ketum PKB Muhaimin Iskandar langsung menyodok kurang optimalnya kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang selama ini juga disebut segelintir elite PDIP sebagai menteri yang bakal kenapa reshuffle. Memang Muhaimin tak menyebut nama menterinya, tapi menyebut kementerian tersebut tak maksimal.
"Seperti yang kita lihat, masih banyakโ BUMN yang belum berdampak langsung bagi masyarakat. Masih sibuk bagi dirinya sendiri, masih berkutat dirinya dan ketergantungan APBN, bahkan masih meng-copy paste rancangan anggaran dari BUMN kita sebelumnya," kritik Cak Imin dalam acara pembukaan Rakornas Gemasaba di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).
Setelah menyentil kementerian BUMN, Cak Imin lalu menyenggol Kementerian Kominfo plus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Eks Menakertrans ini mengkritik cara Kemenkominfo memblokir situs Islam atas rekomendasi BNPT.
"Kemenkominfo โkalau cuma bisa blokar blokir, anak TK pun juga bisa. Kemenkominfo secara sistemik harus bisa menangkal kabar atau isu radikal agar tidak merajalela," ujar Cak Imin.
Dari Kemenkominfo, Cak Imin menambahkan kepingan isu reshuffle dengan menyenggol Kementerian Perumahan Rakyat dan PU. Menurut Cak Imin, infrastruktur Indonesia masih lemah.
"Infrastruktur yang ada saat ini masih payah dan masih lemah. Bukan hanya infrastruktur seperti jalanan saja, tapi juga sistem kerja, waktu dan beberapa peningkatan di berbagai level pemerintahan, di negara kita masih lemah dan ini menjadikan tantangan kita ke depannya," ujar Cak Imin.
Kepingan puzzle isu reshuffle itu memang semakin gamblang seolah sudah mulai jelas siapa menteri yang tak dikehendaki parpol KIH. Namun tentu reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Jadi sebenarnya yang berhak menyusun puzzle itu sebenarnya hanyalah Presiden Jokowi.
(van/fjp)











































