.webp)
Di tengah isu reshuffle, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyentil tiga kementerian dalam pidato politiknya di acara Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba). 3 Kementerian itu adalah Kementerian BUMN, Kominfo, serta Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PU).
Sentilan pertama ditujukan ke Kementerian BUMN yang dipimpin Menteri Rini Soemarno. Cak Imin menilai BUMN di Indonesia belum berpihak ke rakyat.
"Seperti yang kita lihat, masih banyak BUMN yang belum berdampak langsung bagi masyarakat. Masih sibuk bagi dirinya sendiri, masih berkutat dirinya dan ketergantungan APBN, bahkan masih meng-copy paste rancangan anggaran dari BUMN kita sebelumnya," kata Cak Imin dalam acara pembukaan Rakornas Gemasaba di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemenkominfo kalau cuma bisa blokar blokir, anak TK pun juga bisa. Kemenkominfo secara sistemik harus bisa menangkal kabar atau isu radikal agar tidak merajalela," ujar Cak Imin.
Daripada memblokir situs Islam, Cak Imin menyarankan pemerintah memberi bantuan dana untuk pesantren mengembangkan situs sendiri. Dia yakin situs-situs yang dibuat oleh pesantren akan bisa menangkal penyebaran paham radikalisme. Dana yang diusulkan sebesar Rp 300 juta.
Dari Kemenkominfo, Cak Imin menyenggol Kementerian Perumahan Rakyat dan PU. Menurut Cak Imin, infrastruktur Indonesia masih lemah.
"Infrastruktur yang ada saat ini masih payah dan masih lemah. Bukan hanya infrastruktur seperti jalanan saja, tapi juga sistem kerja, waktu dan beberapa peningkatan di berbagai level pemerintahan, di negara kita masih lemah dan ini menjadikan tantangan kita ke depannya," ujar Cak Imin.
Isu reshuffle memang makin menguat akhir-akhir ini. Apalagi beberapa waktu lalu Wapres JK memastikan reshuffle akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Parpol KIH lainnya, yaitu PDIP, sudah terang-terangan mendorong reshuffle, bahkan langsung menyebut tiga kementerian yang dianggap berkinerja kurang maksimal. Sama seperti PKB, PDIP juga mengkritik Kemenpera dan PU. Dua kementerian lain yang dikritik PDIP adalah Kemenkes dan Kemendag. (trq/van)
