.webp)
Walaupun menghabiskan dana ratusan miliar rupiah untuk perbaikan, jalan rusak di Kabupaten Bogor tidak kunjung berkurang setiap tahunnya. Hal ini, disebabkan kurangnya pemeliharaan dan masih terus beroperasinya truk-truk dengan tonase besar yang mengangkut hasil tambang dari pertambangan ilegal, yang melintas setiap hari tanpa henti, baik siang maupun malam.
Berdasarkan informasi, jalan rusak di Kabupaten Bogor sepanjang1 331 kilometer yang mencakup 476 ruas jalan. Panjang jalan rusak pada 2015 tidak jauh berkurang dibandingkan dengan 2014. Tahun lalu, Dinas Bina Marga dan Pengairan memperbaiki 1.396 kilometer jalan rusak. Perbaikan jalan itu menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 124 miliar. Namun, keberadaan jalan rusak di Kabupaten seperti tidak pernah berkurang.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh mengatakan, untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyediakan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk biaya pengembangan dan pemeliharaan jalan yang ada di Kabupaten Bogor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau besaran untuk setiap wilayahnya berapa, saya belum dapet informasi," tambahnya.
Ade mengatakan, saat ini anggaran untuk perbaikan jalan masih dalam proses lelang. Sehingga, menurutnya, proses perbaikan masih belum dilakukan.
"InsyaAllah (bulan) Mei ini (proses lelang) rampung. Sehingga bisa segera dilakukan perbaikan. Targetnya tahun ini selesai," kata Ade Munawaroh.
Ade menambahkan, wilayah Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah penting sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta. Oleh karena itu, kata Ade, Provinsi Jakarta memang sudah sepatutnya memberikan pethatian yang besar terhadap Bogor.
"Terkait jalan, jalan ini kan memang penting sebagait penghubung dengan Jakarta. Artinya banyak kendaraan dari luar Bogor yang menuju Jakarta harus melewati Bogor. Artinya, wajar jika Jakarta ingin memberikan bantuan untuk memperbaiki kondisi jalan. Ini juga kan untuk kepentingan Jakarta," jelas Ade.
Namun demikian, lanjut Ade, pengawasan ditingkat bawah dalam hal ini tingkat kecamatan harus lebih optimal. Hal itu karena masih banyaknya tambang-tambang ilegal di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor.
"Kita akui, pengawasannya memang belum optimal, di tingkat kecamatan. Kita minta, Muspika juga lebih optimal, agar pertambangan-pertambangan ilegal bisa dikontrol," kata Ade. "Kendaraan-kendaraan dengan tonase besar itu kan berasal dari pertambangan ilegal, terutama wilayah Gunungsindur," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Nurhayanti, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki jalan rusak di wilayah Bogor sebeleh timur, seperti Citeureup, Cileungsi, Gunungputri dan Jonggol sebesar Rp 60 miliar lebih.
"Peruntukannya nanti untuk wilayah-wilayah yang memang diprioritaskan, seperti Jalan Mayor Oking dan Cibinong," kata Nurhayanti. "Kita targetkan akhir tahun 2015 ini rampung," tambahnya.
(ndr/mad)
