Sekda DKI: Penyidik Bareskrim dan KPK Sudah Periksa Bappeda Usut UPS

Jakarta - Bareskrim Mabes Polri akan melakukan penyelidikan terhadap sejumlah PNS DKI terkait pengadaan UPS dalam APBD 2014. Meski belum diketahui siapa saja yang nantinya diperiksa, namun Sekda DKI Saefullah menyebut penyidik sudah mulai 'berkeliaran' di Pemprov sejak 2 pekan lalu.

"Belum tahu (siapa saja yang nanti diperiksa). Penyidik tiap hari ada dari Bareskrim ada dari KPK ada. Dari 2 mingguan lah," Saefullah kepada wartawan di ruang kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu siap memberikan data-data yang dibutuhkan oleh para penyidik. Sejauh ini mereka sudah melakukan pemeriksaan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"(Yang sudah diperiksa) Di dapurnya kita, Bappeda," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Dalam pertemuan itu Buwas meminta izin untuk memeriksa SKPD terkait pengadaan UPS di sejumlah sekolah.

"Saya menghadap Pak Gubernur (untuk) koordinasi tindak lanjut penanganan UPS karena ada beberapa saksi yang dari staf-staf beliau (yang) saya harus (dipanggil). (Jadi saya) minta izin beliau untuk percepatan penanganan kasus ini pemeriksaan di kantor DKI saja supaya tidak mengganggu kinerja," ujar Buwas kepada wartawan di Balai Kota, Senin (4/5) lalu.

Buwas tidak menyebut secara pasti berapa SKPD yang akan dimintai keterangannya kelak. Dia hanya memastikan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan UPS menggunakan APBD Tahun Anggaran 2014 lalu, termasuk Ahok



(aws/fjp)