Pemprov DKI akan Umumkan Rapor Kepala Dinas Pertengahan Juni

Jakarta - Empat bulan telah berlalu pasca perombakan PNS DKI besar-besaran pada 2 Januari lalu. Sekda DKI Saefullah menyebut ada beberapa indikator penting dalam mengevaluasi kinerja tiap SKPD sebelum menentukan nilai rapor akhir.

"Ada dong evaluasi. Nanti kita lihat, salah 1 indikatornya itu penyerapan. Kalau belum sampai ke penyerapan kita monitoring di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Terus dinas-dinas mana saja yang sudah memasukkan atau mendaftarkan pekerjaan yang mau dilelang," ujar Saefullah di ruang kerjanya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

Selain itu penilaian juga dilakukan berdasar jumlah aduan masyarakat kepada suatu dinas dan bagaimana penanganan dari keluhan tersebut. Disebutkan Saefullah sejauh ini ada lima dinas yang paling sering mendapat aduan masyarakat seperti Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan serta Dinas Kebersihan.

"5 besar (pejabat Eselon II dinas yang sering menerima aduan) itu kan biasanya PU, kaki lima (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan), Perhubungan, Perumahan, dan Kebersihan karena paling berhubungan langsung sama masyarakat. Pengaduan boleh banyak, tapi kalau respons bagus enggak masalah," sebut dia.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu enggan menyebut pejabat eselon II atau setara dengan Kepala Dinas mana yang berpotensi untuk dirotasi. Dia memastikan pengumuman hasil rapor akan dibuka pada Juni mendatang.

"Nanti tengah Juni kalau (Kadis) enggak diganti, berarti responsnya cepat," kata Saefullah.

Soal Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Joko Kundaryo yang sempat disinggung Ahok untuk diganti perempuan, Saefullah enggan ikut berkomentar. Namun menurutnya saat ini sudah banyak yang siap menduduki jabatan tersebut jikalau diganti.

"Kamu bisa cek ke Dinas UMKM. Lokbin (lokasi binaan) mana yang sudah dibina," pungkas dia.

(aws/bpn)