Organda DKI Ajak Ahok Duduk Bersama untuk Bahas Masalah APTB

Jakarta -

Organda merasa dua pilihan yang diberikan Pemprov DKI sangat merugikan pihak operator bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Organda mengajak Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) beserta jajarannya untuk duduk bersama mencari solusi persoalan APTB ini.

"Kami berharap bisa duduk satu meja bersama Pak Gubernur, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Juga Pemda DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan," ungkap Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jaktim, Kamis (7/5/2015).

Shafruhan menegaskan, Organda bersama operator bukan bermaksud melawan Pemprov DKI dengan menolak dua opsi yang ditawarkan. Opsi tersebut adalah pertama APTB diijinkan tetap masuk dalam jalur Busway dan mengangkut penumpang TransJ tanpa mendapat kompensasi dari penumpang maupun Pemprov DKI. Kemudian yang kedua adalah APTB hanya diizinkan masuk jalur busway hingga halte-halte perbatasan untuk menurunkan penumpang dari kota-kota penyangga.

"Organda bukan menolak, tapi Organda disuruh pilih opsi yang sama-sama rugi. Kalau terpaksa enggak ada jalan lain kita pilih opsi kedua tapi pastinya akan punya dampak. Opsi kedua kerugiannya lebih kecil," kata Shafruhan.

"Saya tahu Pak Gubernur sangat care dengan masyarakat tapi saya khawatir banyak informasi yang menyesatkan beliau. Kami pun tidak mengancam. Mungkin nggak kita pengusaha ngancam pemerintah? Pemerintah kan penguasa. Kami kan hidup di bawah naungan regulator. Kami sangat dukung kebijakan pemerintah kok," sambungnya.

Shafruhan berharap agar kerja sama antara Organda yang menanungi operator-operator APTB dengan Pemprov bisa terus berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa APTB ini juga merupakan kebijakan dari pejabat-pejabat terdahulu.

"Kalau ada pelanggaran awak APTB ditindak, kami senang malah. Ini kan kepentingan untuk semua, bukan untuk golongan. Ini kebijakan yang diminta oleh pejabat terdahulu supaya perusahaan swasta berpartisipasi memberi pelayanan khususnya dari daerah penyangga," jelas Shafruhan.

Shafruhan menghitung besarnya kerugian dengan adanya 2 opsi yang diberikan oleh Pemprov DKI. Hitungan kasarnya adalah pihak operator akan mengalami kerugian Rp 5 juta untuk 1 armada per harinya.

"Nilai investasi kita mahal, 1 bus hampir Rp 2 miliar karena sparepart-nya khusus, elektrik. Untuk yang opsi kedua (kerugian tidak sebesar opsi pertama) 1 armada bisa rugi Rp 5 juta per hari. Kurang lebih segitu, bisa lebih. Belum lagi kalau kita lihat dari nilai investasi-nya," tutup Shafruhan.

(ear/nal)