Ical Cs Tolak Saran JK agar Surat Calon Kepala Daerah Golkar Diteken 2 Kubu

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait konflik internal Partai Golongan Karya menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah. Politisi yang akrab disapa JK itu menyarankan agar saat mendaftarkan calon kepala daerah dari Partai Golkar ditandatangani oleh dua ketua umum yakni; Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono.

Namun, saran JK yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ditolak oleh kubu Ical. "Saran Pak JK adalah bentuk kepedulian dari seorang kader Golkar yang menginginkan agar kader-kader partai di daerah dapat ikut Pilkada. Memang dampaknya akan sangat buruk buat kader apabila mereka tidak bisa ikut pilkada," kata Ketua DPP Golkar, kubu Ical, Tantowi Yahya saat dihubungi, Kamis (7/5/2015).

Meski mengapresiasi saran JK, namun kubu Ical tetap menolak. Alasannya, surat pencalonan yang ditandatangani dua kubu tidak diatur oleh undang-undang.

"Tapi tandatangan dua ketua umum dari dua kepengurusan dari munas yang lagi bersengketa tidak diatur oleh UU. Sehingga secara yuridis tidak bisa dilakukan," sambung Tantowi.

Kubu Ical tetap berkukuh agar DPR merevisi UU Parpol dan UU Pilkada. Dengan demikian, aturan soal pencalonan kepala daerah dapat mengakomodir partai yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar.

"Jalan tengahnya seperti itu karena sangat mungkin untuk dilakukan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Saran ini dikemukakan JK saat berbincang lewat teleconference dengan Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Moh Roem, Kamis (7/5). Menjawab kerisauan kader daerah, JK menegaskan bahwa Golkar harus ikut Pilkada.

"Saya usulkan pencalonan Pilkada jalan dana kalau perlu ditandatangan berdua, biar sah. Kita akan usahakan," ucap JK.
 

(imk/erd)