Pemerintah Makin Istimewakan TKI

Jakarta, - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meresmikan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA-P2TKI) di Surabaya. Kini TKI semakin diistimewakan.

"Sebab, berkat keberadaan lembaga itu maka proses perizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat, murah dan melindungi," kata Nusron Wahid dalam sambutannya, seperti siaran pers BNP2TKI, Kamis (7/5/2015).

Selain Nusron dan Soekarwo, hadir dalam kesempatan itu Muspida Pemda Jawa Timur, jajaran BNP2TKI, BP3TKI serta para pemangku kepentingan lainnya.

Nusron mengungkapkan, dengan LPTSA tersebut maka semua proses berlangsung dalam satu sistem yang terpadu, dimana pada bagian akhir ada unit yang mengawasi dan mengotensifikasi dokumen. Unit tersebut, kata dia, bisa mendeteksi penyebab kelambatan proses serta keaslian dokumen yang diajukan TKI.

"Dengan begitu, maka tak akan terjadi lagi TKI memperoleh paspor di Riau, KTP Jawa Timur padahal asalnya dari NTB," ujarnya.

Ini semua, kata Nusron, membuktikan realisasi tekad pemerintah untuk hadir dalam mengatasi problem yang dihadapi para calon TKI maupun TKI.

"Pemerintah akan terus memberi perlindungan, kemudahan proses dan keistimewaan kepada mereka," ujar Nusron.

Nusron mengungkapkan, investor asing dan TKI sama- sama menghasilkan devisa. Namun selama ini investor asing lebih banyak memperoleh keistimewaan fasilitas dan peraturan dibanding yang diperoleh TKI. Karenanya, pemerintah akan mengubah ketidakseimbangan itu, dengan menciptakan berbagai hal agar menjadikan TKI memperoleh fasilitas atau kemudahan yang lebih banyak.

"Dengan sekalian kemudahan itu maka yang memperoleh manfaat bukan hanya TKI dan keluarganya tetapi juga negara," tukasnya.
 
Dia lalu mencontohkan, Filipina memperoleh kiriman devisa sedikitnya US$ 26 juta setahun berkat berbagai pembenahan. Adapun total devisa yang dikirim TKI sekitar US$ 8 pertahun. Ke depan, Pemerintah menargetkan penerimaan devisa dari TKI US$ 16 juta dalam lima tahun mendatang.
 
Sementara itu, Soekarwo mengungkapkan, dalam lembaga ini berhimpun tujuh instansi yang menangani persyaratan dan perizinan seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lembaga psikologi dan kesehatan, serta BNP2TKI. Adapun instansi yang belum adalah perwakilan imigrasi.
 
Pembuatan LPTSA itu, diakui Suciati (30) TKI asal Palur, Madiun, sangat bermanfaat. Sebab prosesnya hanya sekitar 15 menit paling lama setengah jam. Dia akan bekerja di Hong Kong untuk ketiga kalinya dan mengirim uang untuk ibunya Rp 1 juta per bulan, dan sisanya ditabung di Hongkong.
 
Sementara Susmiati (32) akan bekerja lagi di Hail, Arab Saudi untuk kedua kalinya. Dengan meninggalkan anak tunggal yang berumur tujuh tahun. Wanita asal Karang Doro, Banyuwangi itu mengirim rata-rata Rp 11 juta setiap tiga bulan.

(van/trq)