.webp)
Organisasi angkutan darat (Organda) DKI Jakarta mendapat 2 opsi yang dinilai sangat merugikan operator bus angkutan perbatasan terintegrasi Busway (APTB) dari Pemprov DKI. Keputusan itu disebut Organda merupakan keputusan sepihak.
"Tanggal 6 April Organda dan operator APTB diundang oleh Kadishub dan Dirut TransJakarta. Kami hadir tapi sungguh di luar dugaan kita, pada saat itu tidak disampaikan apa yang menyangkut rupiah per kilometer. Di situ disampaikan, APTB hanya boleh pilih dua opsi," ungkap Ketua DPP Organda DKI Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).
Dua opsi yang ditawarkan semuanya merugikan operator APTB. Opsi pertama, APTB masih tetap beroperasi seperti yang saat ini sudah berjalan tanpa memungut lagi bayaran dari penumpang yang berpindah dari TransJ ke APTB. Pemprov DKI pun juga tak akan memberikan subdisi meski penumpang yang menggunakan jasa APTB naik dari halte-halte TransJ, yang artinya mayoritas adalah warga Jakarta.
Opsi kedua, adalah APTB hanya boleh beroperasi sampai di halte TransJ yang berada di kawasan perbatasan antara Jakarta dengan kota-kota penyangga. "Opsi pertama operator rugi, opsi kedua lebih rugi. Sama saja pengusaha swasta mensubdisi masyarakat. Semuanya buah simalakama bagi kami, namanya bisnis, pengusaha kan ingin mencari untung," kata Shafruhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihak operator sudah membuat perhitungan dengan besaran Rp 18 ribu per kilometer namun pihak Dishub punya hitungan sendiri dengan kisaran Rp 14-16 ribu per kilometer. Belum mencapai sepakat, tiba-tiba Pemprov DKI secara sepihak memberikan dua opsi yang di luar dari wacana tersebut.
"Belum pernah ada pembahasan tentang perhitungan rupiah per meter. Kami heran belum ada negoisasi tiba-tiba kami dapat undangan bahwa operator APTB cuma boleh pilih 2 opsi. Itu kami kaget, kenapa kok begini," katanya.
(ear/nal)
