"Reshuffe itu kan semuanya hak prerogratif presiden. Kita harus hormati. Reshuffle ini kita harapkan segera," ujar Novanto di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).
Politisi Golkar itu pun memiliki pandangan dan penilaian tersendiri kepada para menteri. Namun dia memilih untuk menutup rapat mulutnya ketika wartawan menanyakan siapa yang memperoleh rapor merah dari DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun saya memiliki beberapa pertimbangan, kita percayakan pada presiden yang kita harapkan adalah memang ada bebrrapa yang memang sudaj tidak bisa dievaluasi tapi ada yang memang perlu ada pembinaan karena baru berjalan 6 bulan," sambung Novanto.
Sebelum ini, PDIP memberikan masukan kepada Jokowi di Istana Negara terhadap kementerian yang perlu dipertimbangkan. PDIP menyebut Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan tidak berkinerja dengan maksimal.
"Dibilang reshuffle nanti dilihat. Saya sudah sampaikan, setiap pekerjaan, setiap pekerja, menteri-menteri, kita lihat secara harian, mingguan, bulanan," kata Jokowi di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/5) lalu.
(aws/van)











































